okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Kepala DP3A Kukar menekankan bahwa isu gender bukan semata-mata berbicara tentang perempuan, melainkan sebuah konstruksi sosial yang bertujuan mengakomodasi kepentingan sesuai dengan kondisi dan dinamika penduduk. Dalam proses pembangunan, kontribusi yang dihadirkan harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik masyarakat, termasuk aspek gender.
“Jika di suatu wilayah mayoritas penduduknya adalah perempuan, maka fasilitas yang dibangun harus berorientasi pada kebutuhan perempuan. Hal ini penting untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” ujarnya, Selasa (22/10/2024).
Tidak hanya berfokus pada perempuan, DP3A Kukar juga mendorong pemerintah desa untuk memperhatikan kelompok disabilitas dan lansia.
“Jika di desa sudah ada kelompok disabilitas, maka menjadi kewajiban pemerintah desa untuk membangun fasilitas yang adil dan mendukung keadilan bagi mereka,” tambahnya.
Fasilitas bagi manula, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya menjadi komponen penting dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua.
Dalam mengadvokasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, DP3A Kukar menggarisbawahi pentingnya pemilahan data yang tepat. Contoh nyata dapat dilihat pada BPBD, di mana data penduduk yang terdampak bencana, seperti kebakaran, sudah diklasifikasikan dengan baik. Hal ini memungkinkan bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran dan berlandaskan pengarusutamaan gender.
“Data yang akurat sangat penting untuk memastikan kebijakan dan bantuan yang disalurkan tidak bersifat umum, melainkan sesuai dengan kebutuhan spesifik kelompok rentan,” jelas Kepala DP3A.
Dengan pendekatan ini, DP3A Kukar terus berupaya mendorong pengarusutamaan gender di berbagai sektor pembangunan, memastikan semua kelompok masyarakat mendapatkan akses dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.(adv/dp3akukar/atr/ob1/ef)
