okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – PT Indo Bara Pratama menggelar sosialisasi pertambangan yang dilaksanakan di Hotel Grand Elty Singgasana, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dalam sosialisasi tersebut turut hadir Bupati Kukar Edi Damansyah dan muspika Kembang Janggut, Kamis (9/6/2022).
Bupati Kukar, Edi Damansyah mengatakan, ini bagian dari sosialisasi PT. Indo Bara Pratama sebelum melakukan aktivitas pertambangan di Desa Long Beleh Modang, Long Beleh Halok, Desa Muai, Kecamatan Kembang Janggut.
“Tujuannya yakni supaya satu pemahaman, baik dari sisi aspek perizinannnya maupun rencana kegiatannya. Karena investasi ini harus dikawal dan diamankan di daerah,” ujar Edi.
Kemudian berkaitan dengan program tanggung jawab sosial dan kemitraan. Edi menambahkan, ada yang namanya Program Pemberian Masyarakat (PPM). Itu sudah jelas aturannya, prioritasnya ada di ring 1, ring 2, dan ring 3 disekitar wilayah produksi PT. indo Bara Pratama.
“Jangan lagi dalam bentuk charity (sumbangan), harus ada banyak program pemberdayaannya yang dilakukan oleh perusahaan,” harapnya.
Tak lupa juga dirinya berharap kepada perusahaan juga agar punya kepedulian tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi SDM di wilayah.
Sementara itu, Camat Kembang Janggut, Tego Yuweno mengatakan, dalam aktivitas pertambangan nantinya dirinya ingin masyarakat dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Pihaknya punya BUMDes kalau ada kegiatan yang sifatnya bisa dikelola oleh BUMDes. Maka akan mencoba meminta jatah kuota itu.
“Karena kami juga hari Rabu kemarin kita launching Bumdes, bersama itu 11 desa di kecamatan Kembang Janggut itu bergabung menjadi satu kesatuan,”katanya.
Adapun yang bisa dikelola oleh BUMDes itu dari segi penyediaan makan dan minum karyawan perusahaan dan lain-lain tergantung kebutuhan perusahaan. “Angkutan umum umpamanya, pembuatan mes, makan dan minum mereka. Itu bisa dibagi ke kita kuotanya. Supaya kita bisa sama sama hidup,” sebutnya.
Akan tetapi, saat ini pihaknya mencoba untuk berkomunikasi dahulu dengan pihak PT. Indo Bara Pratama terkait pembagian kuota yang bisa dikelola oleh BUMDes.
“Mereka punya standar hitungan, kita juga punya hitung- hitungan jadi harus perlu duduk satu meja. Kalau BUMDes mampu kita akan kelola semaksimal mungkin,” sebut Tego. (atr/ob1/ef)
