okeborneo.com,KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong pembenahan sektor pariwisata, tidak hanya melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas tata kelola destinasi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kawasan wisata Pantai Tanah Merah, Kecamatan Samboja.
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, mengatakan revitalisasi kepengurusan menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan kawasan wisata berjalan lebih transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat mengunjungi Pantai Tanah Merah, Jumat (30/10/2026). Ia menyebut perubahan pengelolaan mulai menunjukkan perkembangan positif, terutama setelah adanya keterlibatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) setempat.
Menurut Rendi, pembenahan tersebut dilakukan untuk mengatasi persoalan tata kelola yang selama ini dinilai belum optimal, termasuk mekanisme penarikan biaya masuk dan pencatatan pendapatan dari aktivitas wisata.
Ia mengungkapkan, sebelumnya penerimaan PAD dari Pantai Tanah Merah disebut hanya berkisar Rp150 juta hingga Rp200 juta per tahun. Padahal, destinasi tersebut memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, mulai dari kunjungan wisatawan hingga aktivitas berkemah dan menginap.
“Sekarang sudah ada revitalisasi kepengurusan dan trennya positif. Kata LPM, hasil pengelolaannya sudah bisa digunakan untuk membenahi fasilitas, memperbaiki beberapa bagian, dan kebutuhan lainnya,” ujar Rendi.
Ia menilai, pengelolaan destinasi wisata harus dilakukan secara profesional dan transparan. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas wisata diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap PAD sekaligus mendukung peningkatan fasilitas pelayanan bagi pengunjung.
Selain pembenahan manajemen, Pemkab Kukar juga telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 miliar melalui APBD untuk mendukung peningkatan infrastruktur di kawasan Pantai Tanah Merah. Salah satunya melalui perbaikan akses jalan menuju lokasi wisata yang sebelumnya mengalami kerusakan.
Rendi menegaskan, investasi pembangunan tersebut perlu diimbangi dengan sistem pengelolaan yang baik. Dengan demikian, fasilitas yang telah dibangun pemerintah tidak hanya menjadi aset fisik, tetapi juga mampu menggerakkan aktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah.
“Jangan sampai pemerintah terus membangun dengan anggaran besar, tetapi kontribusi PAD-nya lemah. Harus jelas siapa yang mengelola dan bagaimana hasilnya bisa kembali untuk kepentingan Kukar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rendi menyebut pembenahan tidak hanya difokuskan pada Pantai Tanah Merah. Pemerintah daerah juga akan mengevaluasi pengelolaan sejumlah destinasi wisata lainnya, termasuk Pulau Kumala dan Planetarium Tenggarong.
Evaluasi tersebut akan dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara aktivitas kunjungan wisatawan, penerimaan dari berbagai layanan, serta pendapatan yang disetorkan kepada pemerintah daerah.
Ia bahkan berencana melakukan inspeksi langsung ke sejumlah destinasi wisata guna melihat kondisi pengelolaan di lapangan, sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperbaiki.
Rendi berharap, melalui pembenahan tata kelola, pengembangan pariwisata Kukar dapat berjalan lebih berkelanjutan. Tidak hanya menghadirkan destinasi yang menarik bagi wisatawan, tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah.(adv/diskomkukar/atr)
