okeborneo.com, SAMARINDA – Penilaian kinerja sektor konstruksi sering menjadi cermin tata kelola daerah. Di Kalimantan Timur, cermin itu menunjukkan hasil yang jarang muncul tanpa disiplin panjang: provinsi ini menempati peringkat teratas nasional untuk pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi pada Sutami Award 2025. Penghargaan itu menegaskan satu hal yang lebih besar dari seremoni di Jakarta. Standar kerja yang konsisten perlahan mengubah cara proyek infrastruktur dikelola di daerah.
Penghargaan dari Kementerian PU ini lahir dari penilaian yang menyoroti tiga aspek inti: pembinaan penyedia jasa, pengawasan proyek, dan pemenuhan standar keselamatan serta mutu. Kalimantan Timur mengungguli Jawa Tengah dan Sulawesi Tengah, dua provinsi yang biasanya menjadi rujukan. Posisi ini memberi bobot pada diskusi lama tentang kesenjangan kapasitas antarwilayah dan pentingnya tata kelola yang stabil. Di lobi auditorium, beberapa tamu sempat mencatat catatan sederhana di folder mereka, menandai poin evaluasi yang dianggap menarik untuk dibawa pulang.
Di tingkat nasional, penghargaan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Bakti ke-80 Kementerian PU. Sekretaris Jenderal Wida Nurfaida menyebut kolaborasi lintas sektor sebagai unsur penting pembangunan berkelanjutan. “Koordinasi hexahelix itu fondasinya,” ujarnya dalam sambutan. Ia menegaskan bahwa mutu dan integritas masih menjadi dua indikator yang membedakan daerah yang mampu mempertahankan kinerja dengan yang hanya mengejar pencitraan sesaat.
Menteri PU Dody Hanggodo mengingatkan nilai sejarah di balik nama penghargaan tersebut. Baginya, figur Ir. Sutami menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dapat diimbangi dengan kecerdasan teknis dan sikap amanah. Penggunaan nama itu dimaksudkan sebagai dorongan moral agar sektor konstruksi tetap menjunjung integritas meski tekanan pembiayaan kerap tidak sejalan dengan kebutuhan di lapangan.
Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menerima penghargaan tersebut dan menyebut capaian itu sebagai hasil kerja kolektif. “Kami menjaga kualitas dan konsistensi pembinaan. Ini kerja semua tim,” katanya. Pernyataan itu menegaskan bahwa stabilitas tata kelola hanya mungkin terbangun jika semua tahap proyek diperlakukan dengan standar sama, dari perencanaan hingga pengawasan.
Pencapaian ini memperkuat posisi Kaltim di peta nasional, terutama menjelang periode pembangunan besar yang membutuhkan disiplin teknis dan manajerial. Tantangannya tetap sama: mempertahankan standar tinggi dalam situasi fiskal dan politik yang tidak selalu ramah. Bagi publik, manfaatnya diukur bukan dari seremoni penghargaan, melainkan dari infrastruktur yang benar-benar aman, layak, dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. (*)
