Pojok Bekesehan (angga/okeborneo.com)
okeborneo.com,KUTAI KARTANEGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menggelar Pojok Bekesahan, bertempat di cafe JDIH , Kompleks DPRD Kukar, Jumat (3/11/2023).
Dalam acara itu, Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid berperan sebagai host dalam diskusi dengan membahas Program Inovasi Sekretariat DPRD dengan dihadiri oleh dua narasumber akademisi, Ketua Apdesi Kukar dan petani sukses.
Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Abdul Rasid menjadi host dalam Pojok Bekesahan Program Inovasi Sekretariat DPRD yang menghadirkan narasumber dua orang akademisi kondang, Ketua AKDESI Kukar, Kepala Desa dan Petani Sukses yang ada di Kukar, di Gedung JDIH Kantor DPRD Kukar, Jumat (3/11/2023).
Pojok Bekesahan dari Akademisi Ince Raden, Rektor Unikarta, dan Direktur Program Magister Administrasi Publik (MAP) Unikarta, Ida Bagus Made Agung Dwijateyana dan Mahasiswa ini membedah berkaitan masalah dan perkembangan Unikarta.
Sesi kedua menghadirkan Ketua Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKDESI) Kukar Yahya, Kepala Desa Bendang Raya Muhammadin dan Kepala Desa Rapak Lembur, Muhammad Yusuf. Dan terakhir Suharmisin dan Rahmad yang merupakan petani sukses.
Abdul Rasid mengapresiasi adanya Pojok bekesahan yang merupakan Program Inovasi Sekretariat DPRD Kukar dalam rangka mendekatkan diri para anggota DPRD dengan seluruh lapisan masyarakat. Ide kreatif, gagasan, harapan bahkan aspirasi bisa secara langsung disampaikan.
“Harapan kita dengan adanya pojok bekesahan kita sebagai wakil rayat bisa mendapatkan informasi secara langsung yang mungkin kita tidak dapatkan pada kegiatan-kegiatan yang lain. Mudah-mudahan dengan adanya pojok bekesahan ini bisa menjadi sarana kita dalam lebih dekat dengan masyarakat,” ungkapnya.
Dengan adanya acara ini masyarakat bisa tau apa saja yang sudah dikerjakan oleh anggota DPRD Kukar selama ini. “Melalui pojok bekesahan kita bisa menyampaikan tugas dan fungsi DPRD diantaranya, membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD,” paparnya. (Adv/dprdkukar/atr)
