okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, menyoroti sejumlah kendala dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, permasalahan utama terletak pada kesiapan pemerintah pusat, terutama terkait kapasitas server SIPD.
“Kapasitas server sering mengalami gangguan. Di Kukar, anggaran dan sub-kegiatan yang harus diinput sangat banyak, sehingga saat dilakukan secara bersamaan, sistem sering mengalami lag,” ungkap Sunggono, Selasa (28/11/2024). Ia menambahkan bahwa kendala ini memperlambat proses kerja pemerintah daerah.
Mengantisipasi permasalahan tersebut, Pemkab Kukar telah mengirimkan surat kepada Kemendagri untuk meminta solusi konkret. Permintaan tersebut mencakup peningkatan kapasitas server serta penyempurnaan sistem agar dapat mendukung beban kerja yang besar.
“Kami sudah menyampaikan kebutuhan ini ke Kemendagri. Jika sistemnya tidak diperbaiki, pengelolaan data dan pelaporan keuangan akan terus terganggu,” tegas Sunggono. Ia menilai penting bagi pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih kepada daerah yang memiliki kompleksitas anggaran besar.
Sunggono juga mengingatkan bahwa keterlambatan dalam pengelolaan data dapat berdampak langsung pada pelaksanaan program-program daerah. “Gangguan pada server SIPD berpotensi menghambat pelaksanaan program di Kukar. Kami sangat berharap Kemendagri segera memberikan solusi,” ujarnya.
Dengan sistem yang andal, Sunggono berharap pelaksanaan program daerah dapat berjalan lebih lancar, sehingga pembangunan di Kukar terus berlanjut tanpa hambatan teknis. “Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal pelayanan publik yang lebih baik,” pungkasnya. (adv/diskominfokukar/rl/ob1/ef)
