Teks foto; Bupati Kukar Aulia Rahma Basri (Angga/okeborneo.com)
okeborneo.com,KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berupaya memperbesar keterlibatan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA), khususnya sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Langkah ini dilakukan agar kekayaan alam yang berada di wilayah Kukar dapat memberikan kontribusi ekonomi lebih besar bagi daerah dan masyarakat.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan pemerintah daerah tengah menyiapkan pengajuan konsesi tambang dan perkebunan sawit kepada pemerintah pusat. Melalui langkah tersebut, Kukar diharapkan tidak hanya menjadi wilayah tempat perusahaan menjalankan aktivitas usaha, tetapi juga memiliki kesempatan mengelola langsung potensi ekonomi yang tersedia.
Menurut Aulia, penguatan peran daerah dalam pengelolaan SDA menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi. Dengan memiliki ruang pengelolaan yang lebih besar, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi yang selama ini belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain sektor pertambangan dan perkebunan, Pemkab Kukar juga membidik peluang pengembangan sektor energi melalui pemanfaatan gas dari wilayah operasi Eni.
Gas tersebut direncanakan dialirkan melalui Muara Badak dan Marangkayu hingga Bontang. Pemkab Kukar tengah menyiapkan permintaan alokasi gas untuk mendukung pembangunan fasilitas Compressed Natural Gas (CNG).
Aulia menilai ketersediaan gas dapat membuka peluang pemanfaatan energi bagi nelayan maupun pelaku industri. Terlebih, Kecamatan Marangkayu juga diproyeksikan menjadi salah satu kawasan pengembangan industri yang membutuhkan dukungan pasokan energi.
Di sisi lain, Pemkab Kukar turut mendorong peluang kepemilikan saham atau hak partisipasi pada perusahaan yang beroperasi di wilayahnya. Aulia menilai skema Participating Interest (PI) seperti yang diterapkan dalam sektor migas dapat menjadi salah satu peluang bagi daerah untuk memperoleh manfaat langsung dari aktivitas usaha.
Ia berharap pemerintah daerah nantinya bisa mendapatkan porsi kepemilikan sebesar 10 hingga 20 persen. Dengan demikian, daerah memiliki sumber penerimaan tambahan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kita diberi PI, misalnya 10-20 persen dengan mekanisme seperti di sektor migas, ini akan membawa manfaat sebesar-besarnya dan seluas-luasnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Aulia menambahkan, keterlibatan daerah dalam pengelolaan sumber daya alam juga harus diikuti tanggung jawab yang lebih besar. Sebab, pemerintah daerah merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat, termasuk ketika muncul persoalan sosial di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Karena itu, ia berharap kebijakan pemerintah pusat ke depan semakin memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola potensi ekonominya secara mandiri. Menurutnya, kekayaan alam Kukar harus menjadi kekuatan untuk mendorong pemerataan pembangunan, bukan sekadar menjadi sumber aktivitas ekonomi perusahaan.
“Kita ingin berdiri di atas kaki sendiri, dengan pemerataan. Tanah Kutai adalah tanah yang makmur. Kita ingin Kutai Kartanegara menjadi daerah yang kuat dan bisa menyejahterakan masyarakat,” pungkasnya. (Adv/diskomkukar/atr)
