okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya yang berkaitan dengan konektivitas menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan peningkatan akses antarwilayah menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah penyangga IKN.
“Jalan penghubung menuju IKN harus menjadi prioritas. Jika konektivitasnya mantap dan wilayah sudah saling terhubung, otomatis roda perekonomian masyarakat akan ikut bergerak,” ujar Ahmad Yani saat ditemui di Tenggarong, Jumat (8/8/2025).
Menurutnya, DPRD Kukar mendukung penuh langkah pemerintah daerah dalam memperkuat sektor infrastruktur. Selain itu, pihaknya juga akan menjalankan fungsi pengawasan agar program pembangunan berjalan sesuai perencanaan.
Dorong Pemda Kelola Potensi Daerah Lebih Optimal
Tak hanya berbicara soal konektivitas, Ahmad Yani juga menyoroti pentingnya pengelolaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menilai, Kukar memiliki potensi besar di berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, hingga pertambangan. Jika seluruh potensi tersebut dikelola secara profesional, dampaknya akan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kukar ini kaya akan sumber daya. Pemerintah daerah harus mampu memaksimalkan potensi itu agar memberikan kontribusi nyata bagi PAD,” jelasnya.
Politikus PDI Perjuangan tersebut juga menilai, keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi daerah. Oleh karena itu, kolaborasi antara BUMD dan sektor swasta perlu diperkuat agar memberikan hasil bagi keuangan daerah.
“BUMD bisa bekerja sama dengan perusahaan yang beroperasi di Kukar. Hasil dari kerja sama itu akan kembali menjadi pemasukan bagi daerah,” katanya.
Ahmad Yani berharap ke depan setiap pembangunan yang menggunakan dana APBD dapat memberikan manfaat langsung bagi peningkatan pendapatan daerah.
“Program pembangunan jangan hanya berhenti di proyek fisik. Harus ada nilai ekonomi yang dihasilkan, minimal bisa mendongkrak PAD. Hal ini yang perlu ditingkatkan,” pungkasnya. (adv/dprdkukar/atr)
