okeborneo.com, SAMARINDA — Program Gratispol Pemprov Kaltim dinilai belum bisa langsung berjalan sempurna pada tahun pertama pelaksanaan. Mantan Anggota DPRD Kaltim, Zain Taufik Nurrohman, menyebut program dengan cakupan besar itu membutuhkan waktu, terutama dalam pendataan penerima, sinkronisasi data mahasiswa, dan koordinasi dengan perguruan tinggi.
Menurut Zain, target besar yang dipasang Pemprov Kaltim sejak awal membuat pelaksanaan Gratispol tidak lepas dari tantangan teknis dan administratif.
“Program yang dijalankan pemerintah provinsi saat ini memang memiliki target besar, termasuk program unggulan Gratispol. Jadi menurut saya, masyarakat juga perlu melihat prosesnya secara bertahap,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Gratispol melibatkan banyak tahapan teknis. Mulai dari verifikasi calon penerima, sinkronisasi data mahasiswa, hingga koordinasi dengan perguruan tinggi di dalam maupun luar Kalimantan Timur.
Zain menilai kendala teknis pada tahun pertama perlu dilihat dalam konteks besarnya cakupan program, bukan semata sebagai kegagalan pelaksanaan. Menurutnya, semakin besar jumlah penerima, semakin kompleks pula proses administrasi yang harus disiapkan.
“Dengan jumlah penerima yang besar dan melibatkan banyak perguruan tinggi, tentu prosesnya tidak mudah. Kalau di awal pelaksanaan masih ada kendala, saya kira itu bagian dari proses penyesuaian,” katanya.
Meski demikian, Zain menilai evaluasi tetap perlu dilakukan. Ia menyebut masukan dari masyarakat dan mahasiswa dapat menjadi bahan perbaikan agar sistem pelaksanaan Gratispol semakin tertata pada periode berikutnya.
Menurutnya, tahun pertama pelaksanaan program dapat menjadi dasar untuk melihat bagian mana yang perlu diperbaiki, baik dari sisi data, mekanisme administrasi, maupun komunikasi kepada calon penerima manfaat.
“Ke depan tentu ada ruang perbaikan. Saya yakin pada tahun kedua dan seterusnya pelaksanaannya bisa lebih maksimal,” ujarnya.
Zain berharap publik tetap melihat Gratispol sebagai proses kebijakan yang sedang berjalan. Program tersebut, kata dia, membutuhkan penyesuaian agar tujuan memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kaltim dapat tercapai lebih baik.
Pelaksanaan Gratispol pada tahun pertama menjadi fase awal bagi Pemprov Kaltim untuk menguji sistem, memperbaiki data, dan menyempurnakan mekanisme penyaluran. Evaluasi dari tahap ini akan menentukan seberapa jauh program tersebut dapat berjalan lebih efektif pada tahun berikutnya. (pep/bby)
