okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan melalui program rehabilitasi sekolah. Namun, keterbatasan anggaran daerah serta persoalan administrasi dan legalitas aset masih menjadi tantangan dalam pemerataan perbaikan fasilitas pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriyansyah, mengatakan rehabilitasi sekolah dilakukan melalui dua sumber pembiayaan, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar serta program revitalisasi dari pemerintah pusat.
Menurutnya, program revitalisasi nasional saat ini menjadi salah satu peluang untuk mempercepat perbaikan kondisi bangunan sekolah, baik jenjang sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP).
Meski demikian, proses pengajuan bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat memiliki sejumlah persyaratan ketat. Salah satunya menyangkut kejelasan status lahan dan kelengkapan dokumen kepemilikan tanah sekolah.
“Kalau masalah tanahnya tidak jelas, mereka tidak mau. Karena itu, ini yang kami perbaiki satu per satu. Kami telusuri akar persoalannya. Kalau belum ada sertifikat, kami bantu proses pengurusannya,” ujar Heriyansyah.
Ia menjelaskan, tim yang ditunjuk pemerintah pusat akan turun langsung ke daerah untuk melakukan peninjauan terhadap sekolah calon penerima program. Selain memeriksa kondisi fisik bangunan, tim juga memastikan kelengkapan administrasi sebelum bantuan revitalisasi diberikan.
Di sisi lain, Disdikbud Kukar juga tengah melakukan validasi dan sinkronisasi data pendidikan agar usulan rehabilitasi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Heriyansyah menyebut, data pokok pendidikan (Dapodik) menjadi salah satu acuan penting. Di dalamnya terdapat tiga komponen utama yang diperhatikan, yakni data sarana dan prasarana, pendidik, serta peserta didik.
Khusus data sarana dan prasarana, pemerintah perlu memastikan tingkat kerusakan bangunan sekolah, baik kategori rusak ringan maupun rusak berat. Keakuratan data tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan sekolah yang layak mendapatkan bantuan.
Langkah pembenahan administrasi, legalitas aset, dan validasi data ini menjadi bagian dari upaya Disdikbud Kukar mendukung program Kukar Idaman Terbaik. Pemerintah daerah tidak hanya berupaya memperluas akses bantuan rehabilitasi, tetapi juga memastikan pembangunan sektor pendidikan berjalan berdasarkan kebutuhan dan kondisi faktual sekolah.
Dengan pembenahan tersebut, diharapkan semakin banyak sekolah di Kukar yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan program revitalisasi, sehingga peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dapat dilakukan secara bertahap dan lebih merata.(adv/prokomkukar/atr)










