okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Unsur pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak dan kelompok tani. Untuk membahas tentang pengadaan ternak sapi pada tahun 2021 lalu.
Rapat tersebut dilaksanakan di ruang Badan Musyawarah (Banmus) gedung DPRD Kukar, Senin (26/9/2022). RDP tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Kukar Alif Turiadi, Wakil Ketua III DPRD Kukar, Siswo Cahyono, anggota DPRD Kukar Suyono, perwakilan Distanak Kukar, Bapenda Kukar, Bappeda Kukar dan juga Direktur CV. Argo Bukit Indah serta perwakilan masing-masing kelompok tani. Adapun rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kukar, Alif Turiadi.
Alif Turiadi mengatakan, saat ini DPRD Kukar berusaha mencari sebuah solusi terkait persoalan pengadaan bibit sapi yang sudah didistribusikan kepada kelompok tani sapi. Karena sesuai dengan tertulis didalam kontrak itu sebanyak 232 ekor sapi namun yang sampai disini hanya berjumlah 200 ekor.
“Belum lagi yang meninggal dan kriteria yang tidak memenuhi standar dari 200 ekor sapi yang dinyatakan layak dan diterima oleh Distanak itu berjumlah sebanyak 98 ekor sapi,” ucap Alif.
“Distanak langsung memutus kontrak kerjasama dengan pihak penyedia karena tidak sesuai dengan isi kontrak,” tambahnya.
Oleh karena itu, ini jelas akan berdampak kepada masyarakat. Maka hari ini ada muncul sebuah solusi dari Bapenda, apa yang telah diterima oleh pemerintah ini harus dijadikan utang. Nantinya utang ini akan dievaluasi oleh beberapa pihak memastikan berapa yang nominal yang harus dibayarkan.
“Secepatnya, tinggal dievaluasi dari Inspektorat. Jadi tidak harus menunggu anggaran. Nanti kalau sudah jadwal pembayarannya baru penyediaan dana. Yang penting proses hutang ini bisa diselesaikan oleh dinas,” ungkapnya.
Walaupun pihak penyedia mengancam akan menarik kembali sapi yang telah diserahkan kepada kelompok tani. Namun, Alif memastikan bahwa sapi yang telah disalurkan tidak akan ditarik kembali.
“Kami pastikan sapi itu tidak ditarik. Kami tidak berani ambil resiko, kalau ditarik tentu implikasinya sangat besar. Itu akan timbul Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah yang tidak bisa mensejahterakan masyarakatnya dan itu tidak boleh terjadi, ” tegasnya. (adv/dprdkukar/atr/ob1/ef)
