Menu

Mode Gelap

Diskominfo Kutai Kartanegara · 29 Mei 2025 16:22 WITA

Dana Koperasi Merah Putih Bukan Hibah, Camat Samboja Barat Tegaskan Pentingnya Pengelolaan yang Bijak


Camat Samboja Barat, Burhanuddin Perbesar

Camat Samboja Barat, Burhanuddin

okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Camat Samboja Barat, Burhanuddin, menegaskan bahwa bantuan permodalan dari pemerintah pusat untuk Koperasi Merah Putih bukan berupa hibah, melainkan dana pinjaman yang harus dikelola dengan cermat. Hal ini disampaikan Burhanuddin untuk meluruskan kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat terkait besaran dan bentuk dukungan dana dari pusat.

“Yang beredar di media memang disebutkan koperasi akan mendapatkan dana sekitar Rp3 miliar. Tapi itu bukan hibah, melainkan pinjaman yang harus dikembalikan dalam jangka waktu enam tahun,” ujarnya.

Burhanuddin menjelaskan bahwa dana tersebut tidak langsung cair begitu saja. Setiap proposal usaha yang diajukan oleh koperasi akan dinilai terlebih dahulu oleh pihak perbankan. Nilai yang disetujui pun belum tentu sesuai dengan yang diajukan. “Misalnya kita ajukan Rp1 miliar, bisa jadi yang disetujui hanya Rp300 juta. Jadi pemahaman awal bahwa koperasi langsung dapat Rp3 miliar itu keliru,” tambahnya.

Dalam hal pendanaan lokal, Burhanuddin mengungkapkan adanya tantangan tersendiri, terutama bagi kelurahan. Di desa, operasional koperasi dapat didukung melalui dana desa, dengan alokasi maksimal 3 persen untuk kebutuhan koperasi seperti konsumsi rapat dan biaya pembuatan akta notaris. Namun kelurahan tidak memiliki skema pendanaan serupa.

“Di kelurahan, tidak ada dana khusus seperti di desa. Jadi untuk konsumsi dan administrasi kemarin, termasuk pembuatan akta notaris yang biayanya sekitar Rp2,5 juta, semua ditanggung sendiri oleh para lurah,” jelasnya.

Meski menghadapi sejumlah tantangan, proses pembentukan pengurus koperasi di Samboja Barat berjalan kondusif. Burhanuddin menyebut bahwa semua pengurus koperasi dipilih melalui musyawarah mufakat, bukan penunjukan langsung atau voting.

“Semua tokoh masyarakat kami libatkan, dari LPM, RT, Karang Taruna, PKK, Lembaga Adat, Posyandu, Gapoktan, dan lainnya. Mereka bermusyawarah bersama untuk menentukan siapa yang paling tepat memimpin koperasi. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan tanpa konflik,” tutupnya.(adv/diskominfokukar/atr/ob1/ef)

Artikel ini telah dibaca 58 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Rahmat Dermawan Usul Pedagang Tahura Direlokasi ke Lahan Pemkab KM 50

30 April 2026 - 19:52 WITA

Pedagang Tahura

Terancam Sanksi Pidana, Warga Warung Panjang Minta Kejelasan Nasib di Tahura KM 54

30 April 2026 - 14:06 WITA

warga warung panjang

63 Pasangan di Kukar Akhirnya Dapat Legalitas Pernikahan Tanpa Biaya APBD

29 April 2026 - 20:38 WITA

legalitas pernikahan

Pedagang Tahura KM 54 Terancam Ditertibkan, Rendi Solihin Siap Pasang Badan

29 April 2026 - 09:41 WITA

Pedagang Tahura KM 54

Air PDAM Tenggarong Ditarget Lebih Deras, Kapasitas Bekotok Naik Jadi 250 Liter per Detik

28 April 2026 - 16:49 WITA

Air PDAM Tenggarong

Tembus Rawa, Jalan Baru Kukar-Kutim Mulai Dibangun Tanpa APBD

28 April 2026 - 16:38 WITA

jalan baru kukar-kutim
Trending di Pemerintahan