Menu

Mode Gelap

Diskominfo Kutai Kartanegara · 29 Mei 2025 16:22 WITA

Dana Koperasi Merah Putih Bukan Hibah, Camat Samboja Barat Tegaskan Pentingnya Pengelolaan yang Bijak


Camat Samboja Barat, Burhanuddin Perbesar

Camat Samboja Barat, Burhanuddin

okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Camat Samboja Barat, Burhanuddin, menegaskan bahwa bantuan permodalan dari pemerintah pusat untuk Koperasi Merah Putih bukan berupa hibah, melainkan dana pinjaman yang harus dikelola dengan cermat. Hal ini disampaikan Burhanuddin untuk meluruskan kesalahpahaman yang berkembang di masyarakat terkait besaran dan bentuk dukungan dana dari pusat.

“Yang beredar di media memang disebutkan koperasi akan mendapatkan dana sekitar Rp3 miliar. Tapi itu bukan hibah, melainkan pinjaman yang harus dikembalikan dalam jangka waktu enam tahun,” ujarnya.

Burhanuddin menjelaskan bahwa dana tersebut tidak langsung cair begitu saja. Setiap proposal usaha yang diajukan oleh koperasi akan dinilai terlebih dahulu oleh pihak perbankan. Nilai yang disetujui pun belum tentu sesuai dengan yang diajukan. “Misalnya kita ajukan Rp1 miliar, bisa jadi yang disetujui hanya Rp300 juta. Jadi pemahaman awal bahwa koperasi langsung dapat Rp3 miliar itu keliru,” tambahnya.

Dalam hal pendanaan lokal, Burhanuddin mengungkapkan adanya tantangan tersendiri, terutama bagi kelurahan. Di desa, operasional koperasi dapat didukung melalui dana desa, dengan alokasi maksimal 3 persen untuk kebutuhan koperasi seperti konsumsi rapat dan biaya pembuatan akta notaris. Namun kelurahan tidak memiliki skema pendanaan serupa.

“Di kelurahan, tidak ada dana khusus seperti di desa. Jadi untuk konsumsi dan administrasi kemarin, termasuk pembuatan akta notaris yang biayanya sekitar Rp2,5 juta, semua ditanggung sendiri oleh para lurah,” jelasnya.

Meski menghadapi sejumlah tantangan, proses pembentukan pengurus koperasi di Samboja Barat berjalan kondusif. Burhanuddin menyebut bahwa semua pengurus koperasi dipilih melalui musyawarah mufakat, bukan penunjukan langsung atau voting.

“Semua tokoh masyarakat kami libatkan, dari LPM, RT, Karang Taruna, PKK, Lembaga Adat, Posyandu, Gapoktan, dan lainnya. Mereka bermusyawarah bersama untuk menentukan siapa yang paling tepat memimpin koperasi. Alhamdulillah semua berjalan lancar dan tanpa konflik,” tutupnya.(adv/diskominfokukar/atr/ob1/ef)

Artikel ini telah dibaca 65 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Bupati Aulia Minta Penerima Honor Tidak Wajar Kembalikan Dana

29 Juni 2026 - 17:00 WITA

temuan honor tidak wajar Kukar

Sisa Makanan di Kukar 34,58 Persen, Hetifah Dorong Sistem Pangan Cerdas

29 Juni 2026 - 15:36 WITA

food waste kukar

Hari Bhayangkara ke-80, Polres dan Pemkab Kukar Renovasi 9 Rumah

29 Juni 2026 - 12:52 WITA

renovasi rumah tak layak huni Kukar

Pemkab Kukar Waspadai Penurunan DBH Batu Bara Akibat Penyesuaian RKAB

27 Juni 2026 - 21:47 WITA

dbh batu bara kukar

Dugaan Penyimpangan APBDes Lebaho Ulaq Capai Rp500 Juta, Honor Perangkat Desa Sempat Tertunda

26 Juni 2026 - 16:23 WITA

APBDes Lebaho Ulaq

Sekda Kukar Tegaskan Diperiksa KPK sebagai Saksi soal Kerja Sama Aset Daerah

26 Juni 2026 - 16:16 WITA

Sekda Kukar diperiksa KPK
Trending di Hukum - Kriminal