okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mulai mendorong gerakan pangan aman secara terpadu dengan menyasar desa, pasar, sekolah, hingga tempat pengolahan makanan. Program ini diarahkan agar makanan yang dikonsumsi masyarakat tidak hanya tersedia, tetapi juga sehat, aman, dan layak sejak dari proses pengolahan hingga sampai ke rumah tangga.
Gerakan tersebut dibahas dalam kegiatan advokasi terpadu Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang digelar di Pendopo Bupati Kukar, baru-baru ini.
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, mengatakan pangan aman berkaitan langsung dengan kualitas kesehatan masyarakat. Menurutnya, warga yang sehat akan lebih produktif dan memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik.
“Orang yang sehat insyaAllah akan lebih produktif. Sementara produktivitas itu akan berdampak pada kemampuan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Aulia menjelaskan, keamanan pangan tidak hanya berhenti pada ketersediaan bahan makanan. Proses pengolahan, distribusi, hingga konsumsi di tingkat rumah tangga juga harus menjadi perhatian bersama.
Ia menegaskan, program pangan aman tidak bisa dibebankan kepada satu instansi saja. Pemerintah daerah, perangkat desa, pengelola pasar, sekolah, pelaku usaha makanan, dan masyarakat perlu bergerak dalam satu ekosistem yang sama.
“Ini bukan tanggung jawab satu pihak. Harus ada kerja bersama untuk membangun ekosistem pangan yang sehat,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Kukar mengintegrasikan empat program utama, yakni Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman, Sekolah Pangan Aman, dan Tempat Pangan Aman.
Melalui Desa Pangan Aman, masyarakat di tingkat desa didorong memahami cara memilih, mengolah, dan mengonsumsi pangan yang sehat. Pasar Pangan Aman diarahkan untuk memastikan bahan pangan yang beredar di pasar lebih terpantau. Sementara Sekolah Pangan Aman menyasar jajanan dan konsumsi anak-anak di lingkungan pendidikan.
Adapun Tempat Pangan Aman difokuskan pada pengolahan makanan di tempat usaha agar memenuhi standar kesehatan dan tidak membahayakan konsumen.
Aulia mengingatkan, gerakan ini tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ia ingin kesadaran terhadap pangan sehat dan aman menjadi kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakat.
“Kalau ini sudah menjadi budaya, masyarakat akan terbiasa menjalankan pola hidup sehat tanpa harus disuruh,” katanya.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait tidak bekerja secara terpisah. Menurutnya, hasil program akan sulit maksimal jika setiap instansi bergerak sendiri-sendiri.
“Jangan merasa ini hanya tugas satu OPD. Semua yang terkait harus bergerak bersama. Kalau bekerja sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan maksimal,” ujarnya.
Aulia menambahkan, masyarakat tidak menilai panjangnya proses birokrasi, melainkan manfaat yang benar-benar terasa. Karena itu, setiap program harus diarahkan pada hasil yang jelas dan berdampak langsung.
“Yang dilihat masyarakat adalah manfaatnya. Maka hasil kerja kita harus benar-benar dirasakan,” tutupnya.
Melalui gerakan pangan aman terpadu ini, Pemkab Kukar menargetkan pengawasan dan kesadaran pangan sehat dapat menjangkau ruang-ruang paling dekat dengan kehidupan warga, mulai dari pasar, sekolah, desa, hingga tempat makan. (atr/bby)
