okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bisa menyediakan anggaran berbasis gender. Yang mendorong kesetaraan gender.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar Bambang Arwanto membenarkan bahwa kesenjangan gender dan budaya patriarki masih merupakan tantangan besar di Indonesia. Langkah-langkah yang diambil oleh DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana) untuk melibatkan perempuan dalam pembangunan dan memberikan akses sumber daya sangatlah penting.
Dengan melibatkan perempuan secara aktif dalam pembangunan, kita dapat mempercepat proses menuju kesetaraan gender dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil.
“Beberapa program diantaranya adalah desa sadar gender, bagaimana kita mengadvokasi ke desa bahwa mereka itu harus sadar gender, termasuk pengadaan gender champion. Yang penting itu bagaimana melibatkan perempuan-perempuan itu dalam perencanaan di pemerintahan,” ujar Bambang, Sabtu (4/5/2024).
Bambang menyebut,mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan pembangunan sangat penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan memberikan manfaat yang merata bagi semua kelompok, termasuk perempuan.
Dengan mengadopsi anggaran berbasis gender, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap proyek pembangunan memperhitungkan dampaknya terhadap perempuan dan memastikan partisipasi mereka dalam perencanaan dan implementasi proyek.
“Kita sudah mintakan ke seluruh OPD untuk membuat anggaran berbasis gender, sehingga dari perencanaan, pengawasan pembangunan hingga penerimaan manfaatnya,” tutupnya. (adv/dp3akukar/atr/ob1/ef)
