Menu ✖

Mode Gelap

DPRD Kutai Kartanegara · 9 Nov 2022 18:04 WITA

DPRD Kukar Bakal Perjuangkan 320 Guru Honorer untuk Dapatkan SK P3K


 Situasi rapat dengar pendapat bersama dinas terkait dan perwakilan guru honorer di Kukar Perbesar

Situasi rapat dengar pendapat bersama dinas terkait dan perwakilan guru honorer di Kukar

okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan perwakilan guru honerer di Kukar.

Adapun agendanya membahas soal rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK) guru formasi tahun 2022, sedangkan dalam rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Rabu (9/11/2022).

Baharuddin mengatakan, rapat ini bertujuan mencari solusi atas persoalan yang sedang dihadapi oleh para tenaga guru honorer yang ada di Kukar. Mereka menyampaikan bahwasanya statusnya hingga saat ini belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) atas kelulusan rekrutmen PPPK.

“Mereka mendorong sisa formasi dari 938 kuota yang telah ditetapkan diawal. Dari tahap satu dan dua sudah ada 600 lebih yang telah di SK-kan. Namun sisanya ada 320 guru honorer yang belum mendapatkan SK, itu lah yang menjadi tuntutan mereka, ” kata Baharuddin.

Diketahui, 320 guru honorer merupakan lulusan dari rekrutmen PPPK di tahun 2021 lalu, yang menjadi permasalahan hingga sampai saat ini mereka itu belum mendapatkan kejelasan soal penempatan kerja. Sebab Kabupaten Kukar belum membuka formasi di tahun 2022.

“Saya jelaskan itu tidak membuka formasi baru, namun formasi itu sudah ditetapkan di awal 900 lebih. Namun, sampai saat ini baru terpenuhi 618 . Yang jelas ini tidak bisa dijadikan formasi baru, ini hanya sisa dari formasi, ” sebutnya.

Demi memperjuangkan aspirasi para guru honorer, DPRD dan dinas terkait bakal melakukan konsultasi kepada Sekkab dan Bupati Kukar perihal hasil RDP ini. “Jadi kita akan konsultasi dulu dengan Sekkab dan Bupati, memberikan hasil akhir pertemuan kita hari ini,” sebutnya.

Usai melakukan konsultasi dengan Sekkab dab Bupati Kukar, Komisi IV DPRD bersama BKPSDM dan perwakilan guru honorer akan bekunjung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (KemenPANRB). Untuk meminta kejelasan terkait dengan PPPK. (adv/dprdkukar/atr/ob1/ef)

Artikel ini telah dibaca 51 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

400 Titik LPJU di Anggana Mati, DPRD Kukar Siapkan RDP dengan OPD Terkait

3 November 2026 - 15:47 WITA

Maknai Sumpah Pemuda, Ahmad Yani Ajak Generasi Muda Bersatu Bangun Kukar

29 Oktober 2026 - 13:40 WITA

Ahmad Yani Soroti Antrean BBM di Kukar, Dugaan Penyimpangan Distribusi Bakal Dievaluasi

29 Oktober 2026 - 13:34 WITA

Gudang Bulog Ditargetkan Dibangun 2027, DPRD Kukar Minta Syarat Hibah Lahan Segera Dituntaskan

21 Oktober 2026 - 15:49 WITA

Kebakaran 75 Bangunan, DPRD Kukar Dorong Jaringan Hidran di Permukiman Padat

6 Oktober 2026 - 16:56 WITA

DPRD Kukar Evaluasi Fasilitas Pencegahan Kebakaran Usai 75 Bangunan Terbakar

6 Oktober 2026 - 16:54 WITA

Trending di Advertorial