okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA—Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, kembali menegaskan perlunya transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih terbuka dalam setiap tahapan penggunaan dana publik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
Menurutnya, keterbukaan anggaran adalah bagian fundamental dari tata kelola pemerintahan modern. Masyarakat, kata dia, berhak mengetahui bagaimana APBD digunakan dan sejauh mana manfaatnya kembali dirasakan oleh warga Kukar.
“Transparansi itu bukan hanya formalitas. Ini soal kejujuran, soal tanggung jawab kepada rakyat yang menitipkan anggaran ini kepada pemerintah,” ungkap Ahmad Yani, Sabtu (1/11/2025).
Pengawasan DPRD Berbasis Dampak, Bukan Sekadar Dokumen
Ahmad Yani menegaskan bahwa DPRD Kukar tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan melalui pemeriksaan dokumen administrasi. Lebih dari itu, DPRD ingin memastikan program-program yang dianggarkan benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Kita ingin setiap anggaran yang dibelanjakan berdampak langsung. Jangan sampai ada program yang hanya untuk memenuhi laporan, tetapi tidak memberikan perubahan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kualitas pembangunan tidak bisa diukur dari banyaknya kegiatan, melainkan dari manfaat nyata yang dirasakan publik.
Perangkat Daerah Diminta Lebih Matang Menyusun Prioritas
Untuk menghindari tumpang tindih program dan penggunaan anggaran yang tidak efektif, Ahmad Yani meminta OPD melihat kembali kebutuhan riil di lapangan. Evaluasi program tahun sebelumnya, menurutnya, wajib menjadi dasar penyusunan rencana kerja.
“Kita tidak ingin ada kegiatan yang dikerjakan sekadar menggugurkan kewajiban. Setiap program harus punya indikator jelas, target jelas, dan mekanisme pengawasan yang kuat,” katanya.
Ajak Masyarakat Terlibat dalam Pengambilan Keputusan
Ahmad Yani juga menekankan perlunya memperkuat partisipasi publik. Menurutnya, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi, dan diskusi terbuka harus menjadi ruang aktif tempat masyarakat menitipkan aspirasi.
“Semakin banyak masyarakat terlibat, semakin besar peluang kebijakan kita tepat sasaran,” ujarnya.
Transparansi sebagai Jalan Meningkatkan Kepercayaan Publik
Menurutnya, pengelolaan anggaran yang bersih dan terbuka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kepercayaan itu penting untuk memastikan stabilitas pelaksanaan program-program strategis daerah.
“Jika masyarakat percaya, mereka akan lebih mendukung kebijakan yang dijalankan pemerintah. Ini modal sosial yang tidak bisa diabaikan,” jelasnya.
Administrasi Tak Boleh Jadi Penghambat Program
Ketua DPRD Kukar tersebut juga mengingatkan bahwa kesalahan administrasi sering kali membuat penyerapan anggaran lambat. Untuk itu, ia meminta koordinasi antarperangkat daerah lebih diperkuat agar tidak ada kegiatan yang tertunda.
“Kita harus bekerja lebih cepat. Jangan sampai kegiatan tertahan karena hal-hal administratif yang seharusnya bisa diselesaikan lebih awal,” tambahnya.
Komitmen DPRD: Tata Kelola Keuangan yang Bersih dan Berintegritas
Menutup keterangannya, Ahmad Yani menegaskan bahwa DPRD Kukar akan terus menjaga integritas dalam pengawasan anggaran. Tujuannya bukan mencari kesalahan perangkat daerah, tetapi memastikan uang publik dikelola secara profesional.
“Pengelolaan keuangan yang bersih adalah pondasi pemerintahan yang kuat. Pengawasan kami adalah untuk memastikan manfaatnya kembali kepada rakyat,” pungkasnya. (adv/dprdkukar/atr)
