okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan Rapat Paripurna ke – 2. Yakni, tentang penyampaian nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kukar.
Dalam pelaksanaan rapat paripurna tersebut, turut hadir Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin dan juga perwakilan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat tersebut dilaksanakan di ruang rapat Paripurna, Gedung DPRD Kukar.
Ketua DPRD Kukar , Abdul Rasid mengatakan, rapat Paripurna ke – 2 ini berkaitan dengan penyampaian nota keuangan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Yang diwakili dan dibacakan langsung oleh Wabup Kukar Rendi Solihin.
“Yang disampaikan ini sudah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kemarin,” ucap Rasid.
Adapun dari rencana kegiatan pada tahun 2023 beberapa perwakilan dari masing-masing fraksi tadi sudah menyampaikan pandangannya saat rapat paripurna berlangsung. Disampaikan mereka bahwa permasalahan infrastruktur dan fasilitas sekolah harus menjadi bagian dari prioritas.
“Juga harus memaksimalkan potensi keuangan yang ada di Kukar untuk meningkatkan PAD Kukar, baik itu batubara atau yang lainnya harapannya bisa dimaksimalkan lagi sehingga ini bisa meningkatkan APBD Kukar, ” terangnya.
Rasid juga berpesan kepada Pemkab Kukar untuk lebih memberikan perhatian kepada infrastruktur. Harapannya untuk APBD tahun 2023 yang akan datang bisa lebih tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kukar. (adv/dprdkukar/atr/ob1/ef)
