okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama aliansi Bubuhan Suara Rakyat (Busur) Kukar dan juga jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di Gedung DPRD Kukar, Ruang Badan Musyawarah (Banmus), Senin (10/10/2022).
Adapun dalam RDP tersebut yakni tentang membahas tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait R-APBD Kukar tahun 2023. Adapun rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Kukar Alif Turiadi, dengan didampingi Ketua Komisi II Sopan Sopian.
Alif mengatakan, Aliansi Burus yang datang dalam rapat ini bagian dari representatif dari masyarakat Kukar yang ingin berpartisipasi terhadap program pemerintah daerah. Salah satunya yakni berfokus terhadap upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Kukar.
“Dimana kalau kita lihat tadi data-data kemiskinan kita secara persentase meningkat, dan ini harus menjadi catatan dan perhatian oleh bapak bupati sebagai penyelenggara pemerintahan dan pengguna anggaran supaya tepat sasaran, ” ungkapnya.
Adapun yang dibahas didalam rapat, pihak Aliansi Busur Kukar menegaskan kepada OPD Kukar untuk segera menjalankan sejumlah program-program pada tahun 2023 mendatang. Dan juga harus disinkronkan dengan visi misi Bupati Kukar guna menuntaskan kemiskinan yang ada di Kukar. Sebab, APBD Kukar pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan itu dianggap mampu menyelesaikan masalah kemiskinan tersebut.
“Sedangkan, APBD dari tahun ke tahun itu meningkat. Untuk tahun 2023 asumsi pendapatan dari APBD Kukar itu sebesar Rp 7,2 triliun. Oleh karena itu, diharapkan akan diimbangi dengan program yang telah dijalankan guna menekan angka kemiskinan, ” tuturnya.
Oleh karena itu, dengan meningkatnya APBD Kukar tahun 2023, diharapkan bisa menyelesaikan masalah itu. Bahkan, sejumlah OPD terkait pun turut hadir dan juga telah menyampaikan terkait program kesejahteraan masyarakat. (adv/dprdkukar/atr/ob1/ef)
