Menu

Mode Gelap

DPRD Kota/Kabupaten · 12 Apr 2022 16:03 WIB

DPRD Kukar Layangkan Surat ke Kemenhub Serta Harap Ada Pos Pengawasan Jembatan


 DPRD Kukar Layangkan Surat ke Kemenhub Serta Harap Ada Pos Pengawasan Jembatan Perbesar

okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) akan melayangkan surat kepada Kementrian Perhubungan (Kemenhub) terkait dengan Jembatan Martadipura Kecamatan Kota Bangun yang sering ditabrak oleh kapal ponton bermuatan batu bara.

Ketua Komisi III DPRD Kukar, Sopan Sopian, pihaknya akan bersurat kepada Kementrian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera untuk mendesak Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II A Samarinda untuk bisa bertindak tegas, tentunya dalam alur sungai di wilayah ulu Mahakam.

“Karena jembatan ini sudah sering kali ditabrak oleh kapal ponton bermuatan batu bara, harus ada tindak tegas dari pihak terkait tentunya, ” ucap Sopan, Senin (12/4/2022)Kemarin.

Kemudian ia menjelaskan dari beberapa laporan yang ia terima dari Kades Liang Ulu ada beberapa keretakan yang terjadi di Jembatan Martadipura itu. Tentu ini akan berbahaya bagi pengguna transportasi yang melewati jembatan.

“Dengan adanya keretakan di bawah jembatan tentu ini akan berbahaya bagi pengguna jembatan tersebut, ” jelasnya.

Dirinya menjelaskan bahwa Jembatan Martadipura ini merupakan akses penting untuk tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang.

“Jembatan ini sangat vital karena ini penghubung tiga kecamatan di Wilayah Kukar dan harus segera diperhatikan kondisinya saat ini, ” ujarnya.

Ia mencoba mengusulkan untuk dibentuknya Pos jaga 24 Jam untuk mengawasi jembatan Martadipura, agar tidak ada lagi insiden penabrakan jembatan oleh kapal ponton bermuatan batu bara.

“Ini harus ada pengawasan 24 Jam, karena salah jembatan vital yang bisa menghubungkan tiga kecamatan bahkan wilayah Kabupaten Kutai Barat (Kubar), ” harapnya.

Disinggung soal sanksi, dirinya mengatakan pihaknya masih melakukan koordinasi persuasif, tentunya kalau memang ada unsur pidana atau melanggar SOP. mungkin perlu diteliti dan pelajari dahulu. “Kami berharap yang terpenting itu adalah kesiapan petugas pengawas kalau pengawasan ketat dan kontinyu tentu itu tidak akan terjadi, ” terangnya. (atr/ob1/ef)

Artikel ini telah dibaca 28 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Keren! Usai Nonton Kukarland Festival 2023, Wabup Rendi Solihin Terjun Langsung Punguti Sampah

24 September 2023 - 10:37 WIB

Hasil Rapat Penanganan Karhutla, BPBD Kukar Sepakati Akan Bentuk Pos di Tiga Zona

6 September 2023 - 17:31 WIB

Gelar Rakerda ke-II, IWAPI Dorong Peran Pengusaha Perempuan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Kaltim

14 Agustus 2023 - 14:42 WIB

Antisipasi Kerugian Petani di Musim Kemarau, Distanak Siapkan Asuransi Usaha Tani

10 Agustus 2023 - 12:10 WIB

Hasil PAW, DPRD Kukar Resmi Lantik Ke-5 Legislator Baru Sisa Jabatan 2019-2024

9 Agustus 2023 - 17:21 WIB

Dekatkan Diri Dengan Konsumen dan Masyarakat, Astra Motor Gelar Showroom Event

29 Juli 2023 - 14:55 WIB

Trending di Bisnis