okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di daerah terpencil kembali menjadi sorotan DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Muhammad Idham, menegaskan bahwa kolaborasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam mempercepat penanganan karhutla, terutama di kawasan yang sulit dijangkau.
Dalam wawancaranya, Sabtu (13/9/2025), Idham menyebut bahwa beberapa kecamatan di Kukar memiliki akses yang masih sangat terbatas. Kondisi tersebut sering menghambat upaya pemadaman dan membuat titik api sulit dikendalikan.
“Untuk daerah seperti Sebulu atau Tenggarong Seberang, aksesnya masih mudah sehingga penanganan karhutla bisa cepat dilakukan. Tetapi di wilayah pelosok, perjalanan bisa memakan waktu seharian. Ini menjadi tantangan besar bagi tim di lapangan,” ungkap Idham.
Ia menilai perlu ada sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, hingga relawan dan masyarakat setempat. Tanpa kerja sama, respons terhadap karhutla akan selalu kalah terhadap kondisi lapangan yang berat.
“Penanganan tidak bisa hanya dibebankan kepada satu pihak. Semua harus turun tangan agar kebakaran bisa segera diatasi dan tidak meluas,” ujarnya.
Selain penanganan, Idham menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar. Tradisi lama tersebut masih sering ditemui di beberapa desa, sehingga memicu munculnya titik api baru setiap musim kemarau.
“Kalau masyarakat sudah memahami risikonya, mereka pasti bisa mencari cara lain yang lebih ramah lingkungan. Bahkan lahan-lahan tidur bisa diberdayakan menjadi lahan produktif untuk menambah pendapatan,” jelasnya.
Menurut Idham, pemanfaatan lahan produktif memberi manfaat ganda: mencegah karhutla sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga. Hal ini menjadi salah satu fokus Komisi IV, selain pendidikan dan pertanian di wilayah terpencil.
Ia juga menyampaikan bahwa selama kunjungan ke berbagai desa, banyak warga menyampaikan aspirasi terkait keterbatasan sarana, prasarana, dan kebutuhan penanganan karhutla. Semua masukan tersebut telah diteruskan kepada pemerintah daerah.
“Kami terus turun ke lapangan dan mendengar langsung apa yang dibutuhkan masyarakat. Semua usulan itu tetap kami kawal supaya dapat ditindaklanjuti,” tambahnya.
Idham berharap pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap wilayah pelosok agar tidak ada lagi ketimpangan pelayanan publik, baik dalam hal pendidikan, infrastruktur, maupun penanganan bencana.
“Wilayah yang jauh sekalipun tetap harus diperhatikan. Jangan sampai mereka tertinggal hanya karena faktor akses,” tutupnya. (adv/dprdkukar/atr)
