okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Kekurangan air mulai berdampak pada sejumlah areal persawahan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur. Tingkat dampaknya berbeda-beda, bergantung pada sumber air, usia tanaman, kondisi lahan, dan waktu tanam.
Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar belum menemukan indikasi gagal panen. Namun, produktivitas pada lahan yang mengalami kekurangan air diperkirakan turun dari sekitar 3,8 ton menjadi 2 ton per hektare.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Distanak Kukar, Nazyarudin, mengatakan tanaman padi di lahan terdampak masih memungkinkan untuk dipanen, meski hasilnya diperkirakan tidak optimal.
“Untuk sementara belum ada potensi gagal panen. Setelah kami survei, kemungkinan yang terjadi produksi panennya menurun. Jadi tetap panen, hanya hasilnya berkurang untuk wilayah yang memang kekurangan sumber air,” ujar Nazyarudin, Rabu (12/8/2026).
Menurut dia, besarnya dampak kekurangan air turut dipengaruhi usia tanaman. Padi berusia lebih dari dua hingga tiga bulan dinilai relatif lebih mampu bertahan, sedangkan tanaman yang baru ditanam membutuhkan pasokan air lebih banyak.
“Kalau yang sudah lebih dari dua sampai tiga bulan, walaupun kekurangan air tidak begitu berpengaruh karena tinggal tumbuh. Tetapi yang baru tanam memang membutuhkan air,” katanya.
Nazyarudin menjelaskan kondisi lahan tidak selalu sama dalam satu kecamatan. Dampak kekurangan air dapat berbeda antara satu kelompok tani dan kelompok lainnya, bergantung pada ketersediaan sumber air, kondisi hamparan, dan masa tanam.
“Tidak semuanya dalam satu kecamatan mengalami penurunan produktivitas. Bisa hanya satu kelompok atau beberapa kelompok, tergantung kondisi lahan dan masa tanamnya,” jelasnya.
Untuk menentukan langkah penanganan, Pemerintah Kabupaten Kukar membentuk satuan tugas yang dikoordinasikan Distanak. Tim dijadwalkan turun ke lapangan mulai Kamis (13/8/2026) untuk memetakan kondisi tanaman, waktu tanam, sumber air, dan kebutuhan petani hingga tingkat desa dan kelompok tani.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mengatakan persoalan kekurangan air telah dibahas bersama pemerintah kabupaten, pemerintah desa, penyuluh pertanian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Balai Wilayah Sungai, dan unsur Kementerian Pertanian di daerah.
“Tim kami bagi menjadi minimal dua tim besar untuk turun langsung. Mereka akan melihat waktu tanam, kondisi tanaman yang sudah ditanam, dan apa yang paling dibutuhkan petani,” ujar Sunggono.
Pengecekan lapangan akan melibatkan penyuluh pertanian lapangan (PPL), camat, lurah, dan kepala desa. Hasil identifikasi tersebut akan menjadi dasar penentuan wilayah prioritas serta bentuk intervensi yang diperlukan.
“Dari situ kami akan petakan permasalahannya sampai ke kecamatan, desa, dan kelompok. Setelah itu baru ditentukan mana yang perlu diintervensi, bentuknya bagaimana, dan kapan dilakukan,” katanya.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penggunaan pompa untuk mengalirkan air dari sumber yang masih tersedia ke lahan persawahan. Jumlah pompa yang diperlukan belum dapat ditentukan karena pemerintah masih menunggu hasil pemetaan lapangan.
“Jumlah pompanya belum kami ketahui karena harus menunggu hasil identifikasi. Setelah itu baru kami bisa memastikan berapa kebutuhan yang harus didukung,” tutur Sunggono.
Pemkab Kukar juga membuka kemungkinan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila hasil pemetaan menunjukkan kebutuhan penanganan yang harus segera dipenuhi.
“Kalau kebutuhan pertanian ternyata harus dipenuhi dalam waktu dekat, mungkin saja BTT digunakan. Itu salah satu alternatif pembiayaan yang akan kami skenariokan,” katanya.
Penanganan kekurangan air menjadi perhatian karena Kukar merupakan salah satu sentra produksi padi di Kalimantan Timur. Sunggono menyebut sekitar 40 persen produksi padi provinsi berasal dari Kukar.
“Jadi memang pemerintah daerah punya komitmen untuk membantu masyarakat yang sekarang menghadapi persoalan ini,” pungkasnya. (atr/bby)
