Menu ✖

Mode Gelap

Advertorial · 10 Sep 2025 20:35 WITA

Ketua DPRD Kukar Soroti Banyaknya Plt Kepala OPD, Minta Pemkab Segera Tetapkan Pejabat Definitif


 Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, meminta pemerintah daerah segera mengisi jabatan kepala OPD yang masih berstatus Plt. (Angga/okeborneo.com) Perbesar

Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, meminta pemerintah daerah segera mengisi jabatan kepala OPD yang masih berstatus Plt. (Angga/okeborneo.com)

okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyampaikan pentingnya penataan kembali struktur pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menilai masih adanya jabatan kepala dinas yang dijabat pelaksana tugas (Plt) berdampak pada tidak optimalnya kinerja pemerintah daerah.

Dalam wawancaranya, Rabu (10/9/2025), Ahmad Yani menegaskan bahwa jabatan penting di OPD tidak semestinya dibiarkan terlalu lama diisi oleh Plt. Menurutnya, pejabat Plt tidak memiliki kewenangan penuh sehingga program-program strategis daerah sering berjalan tidak maksimal.

“Sudah semestinya tidak ada lagi kepala OPD yang masih berstatus Plt. Jabatan itu harus diisi secara definitif agar kinerja bisa berjalan maksimal,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pejabat yang hanya diberikan mandat sementara biasanya cenderung berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Hal tersebut membuat pelaksanaan tugas dan program sering berada pada posisi stagnan.

“Plt itu tidak bisa bekerja dengan optimal karena kewenangannya terbatas. Kalau jabatan strategis tidak memiliki pemimpin definitif, bagaimana bisa membuat keputusan jangka panjang?” tambahnya.

Karena itu, DPRD Kukar meminta pemerintah kabupaten mempercepat proses penetapan pejabat definitif. Ahmad Yani menilai langkah ini sangat penting untuk mendukung efektivitas pelaksanaan APBD.

“Kami mendorong bupati untuk segera menetapkan kepala OPD secara permanen. Kekosongan jabatan justru menjadi hambatan dalam realisasi anggaran dan pembangunan,” tegasnya.

Ia menambahkan, percepatan pengisian jabatan definitif akan mempermudah koordinasi dan meningkatkan capaian kinerja OPD, sehingga program pembangunan dapat dilaksanakan tanpa hambatan birokrasi.

“Kalau semua kepala dinas sudah definitif, pelaksanaan pembangunan akan lebih terarah dan tidak terhambat hal-hal administratif,” ujarnya.

DPRD Kukar berkomitmen untuk terus mengawasi proses tersebut. Ahmad Yani berharap, dalam waktu dekat seluruh jabatan strategis dapat terisi penuh sehingga pemerintahan berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (adv/dprdkukar/atr)

Artikel ini telah dibaca 17 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kukar Dorong Koperasi dan BUMDesa Jadi Penggerak Ekonomi Desa Lewat KKIT

20 November 2026 - 17:46 WITA

Pemkab Kukar Jajaki Beasiswa Tematik Kesehatan, Gandeng IIK Bhakta Kediri

20 November 2026 - 17:45 WITA

Duta Taat Hukum Kukar Didorong Jadi Agen Perubahan di Sekolah dan Masyarakat

20 November 2026 - 17:41 WITA

Kawal Revitalisasi Sekolah di Paser, Hetifah Salurkan Bantuan Rp 5,17 Miliar untuk 8 Satuan Pendidikan

20 November 2026 - 13:18 WITA

TPA Bekotok Mulai Penuh, Kukar Siapkan Sistem Pengolahan Sampah Berkapasitas 100 Ton per Hari

19 November 2026 - 22:50 WITA

Pemkab Kukar Perkuat Zona Integritas, Cegah Praktik Korupsi di Layanan Publik

19 November 2026 - 22:48 WITA

Trending di Advertorial