ADV DISKOM 76
Teks foto: Kabag Kesra Kukar, Fathul Alamin (Angga/okeborneo.com)
okeborneo.com,KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) telah menyalurkan bantuan pendidikan kepada 2.197 santri pondok pesantren dengan total anggaran sekitar Rp6,5 miliar. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program dedikasi Kukar Idaman Terbaik untuk meringankan beban biaya pendidikan dan kebutuhan hidup santri yang tinggal di pondok pesantren.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar, Fathul Alamin, mengatakan penyaluran bantuan tersebut telah rampung pada Kamis (22/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional 2026.
Setiap santri menerima bantuan sebesar Rp3 juta per tahun atau setara Rp250 ribu per bulan. Fathul menyebutkan, hingga tanggal tersebut, dana bantuan telah masuk ke rekening masing-masing santri.
“Per hari ini, 22 Oktober 2026, bantuan pendidikan untuk santri pondok pesantren di Kutai Kartanegara sudah kita salurkan kepada 2.197 santri. Nominal yang diterima masing-masing santri sebesar Rp3 juta selama satu tahun, atau Rp250 ribu per bulan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, meskipun bantuan ditransfer ke rekening santri, pemanfaatannya diarahkan untuk membantu kebutuhan operasional pondok pesantren, terutama biaya makan, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari santri yang menetap di asrama.
Menurut Fathul, salah satu syarat utama penerima bantuan adalah santri berstatus mukim atau tinggal di pondok pesantren. Hal ini karena kebutuhan hidup santri, mulai dari makan tiga kali sehari hingga mencuci pakaian, menjadi salah satu beban pengeluaran terbesar bagi pengelola pesantren.
“Tujuannya untuk meringankan beban pondok pesantren. Salah satu syarat utama penerima bantuan ini adalah santri yang mukim atau tinggal di pondok. Beban terbesar pondok pesantren itu biaya hidup santri, seperti makan tiga kali sehari, laundry, dan sebagainya,” jelasnya.
Fathul menambahkan, program bantuan pendidikan bagi santri tersebut merupakan kelanjutan dari program Kukar Berkah pada periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebelumnya. Dalam program terdahulu, bantuan diberikan dalam bentuk hibah operasional sebesar Rp100 juta untuk setiap pondok pesantren.
Namun, skema hibah memiliki sejumlah kendala. Di antaranya, bantuan hibah tidak dapat diberikan setiap tahun dengan mekanisme yang sama, serta keterbatasan sumber daya manusia di sejumlah pondok pesantren dalam menyusun administrasi dan laporan pertanggungjawaban.
Karena itu, Pemkab Kukar mengubah mekanisme penyaluran melalui bantuan pendidikan yang ditransfer langsung dari kas daerah ke rekening santri. Selanjutnya, dana tersebut akan dipindahkan secara otomatis melalui mekanisme auto debit ke rekening pondok pesantren.
“Manfaatnya tetap sama, yakni membantu pondok pesantren memenuhi kebutuhan santri. Namun, polanya kita ubah agar penyaluran lebih langsung melalui rekening santri, kemudian secara otomatis diteruskan ke rekening pondok pesantren,” tutupnya.
Melalui skema tersebut, Pemkab Kukar berharap bantuan pendidikan dapat membantu keberlangsungan operasional pondok pesantren sekaligus meringankan beban pengasuh dan pengelola dalam memenuhi kebutuhan santri selama menempuh pendidikan.(adv/diskomkukar/atr)
