okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meninjau lokasi banjir lumpur dan tanah longsor yang mengakibatkan wilayah Desa Purwajaya terendam dan lahan pertanian warga rusak.
Rendi mengatakan usai meninjau beberapa titik banjir, ditemukan tiga penyebab utama banjir lumpur yang terjadi di Desa Purwajaya pada Rabu (15/9/2021) lalu.
“Jadi ada tiga permasalahan, pada hulu karena pasca tambang, di tengah terjadi pendangkalan sungai dan di hilir terjadi penyempitan,” ucap Rendi.
Pihaknya langsung menginstruksikan kepada dinas terkait untuk segera melakukan penghitungan normalisasi yang efektif di Desa Purwajaya.
Saat disinggung mengenai aktivitas tambang batubara yang beroperasi di wilayah tersebut Rendi tidak tahu pasti jumlahnya, namun diakuinya masih ada beberapa tambang yang masih beroperasi.
” Tadi sudah berkoordinasi dengan DLHK Kukar memang masih ada (tambang) dan IUPnya sudah mati dan tidak diperpanjang lagi,” jelasnya.
“Jadi sudah diinstruksikan kepada DLHK Kukar untuk segera melakukan perhitungan risiko yang akan terjadi jika tidak segera diatasi,” sambungnya.
Terkait dugaan adanya tambang ilegal yang menjamur di Kecamatan Loa Janan Rendi mengatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut.
“Kami tidak mengetahui lokasi persisnya (tambang ilegal), sejauh ini hanya mengetahui perusahaan yang legal dan wilayah konsesinya saja dan sejauh ini baik saja,” ungkap Rendi.
Diakuinya isu tambang ilegal memang marak terjadi di Kabupaten Kukar, bukan hanya di Kecamatan Loa janan namun juga di beberapa kecamatan lainnya.
Terkait pengawasan, lanjut Rendi pada tingkat wilayah kecamatan maupun desa itu sudah menjadi tugas dari Camat dan Kepala Desa selaku pimpinan wilayah.
“Kita bersama-sama mengawasi semua praktik ilegal di wilayah kita. Artinya bahwa job desk mereka adalah mengawasi dan menjaga keamanan di wilayahnya.” jelasnya.
“Harapannya kecamatan maupun desa dapat memantau praktik ilegal di wilayahnya dan segera melaporkan praktik tersebut,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Purwajaya, Kurniawan mengatakan penyebab utama banjir adalah sedimentasi sungai dari alam dan juga pertambangan berperan sebagai sumber permasalahan.
“Normalisasi sungai sudah pernah dilakukan pada tahun 2010, namun hingga saat ini belum ada kegiatan normalisasi lagi, tidak ada perawatan lagi,” jelasnya.
Diungkapkannya pengerukan untuk normalisasi sungai pada 2010 dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang batubara yang beraktivitas di wilayahnya.
“Jadi sudah 11 tahun tidak dilakukan pengerukan, kami (desa) sudah berulang kali mengajukan permohonan tapi belum juga ditanggapi,” pungkasnya. (bdp/ob1/ef)
