Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin (baju krem) bersama Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid (3 dari kanan) pasca menandatangani dokumen KUA-PPAS APBD Kukar 2024. (angga/okeborneo.com)
okeborneo.com,KUTAI KARTANEGARA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan rapat paripurna untuk mendengarkan Laporan Badan Anggaran dan Kesepakatan Bersama Terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) , dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Adapun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar tahun 2024 diprediksi mencapai Rp 12,44 triliun.
Berdasarkan paparan yang disampaikan diproyeksikan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 549 miliar, Pajak Daerah senilai Rp 160 miliar, Retribusi Daerah Rp 7 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 32 miliar, lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 350 miliar.
Selanjutnya Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp 10,9 triliun. Terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp 10,25 triliun, Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp 650 miliar. Serta lain-lain Pendapatn Daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp 250 miliar.
“Artinya ada peningkatan dari APBD kita sebelumnya, tentunya peningkatan ini harus benar-benar kita kelola baik-baik,” ujar Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid.
Rasid meminta kepada pemerintah kabupaten, agar segera mempersiapkan bermacam kegiatan dengan sebaik-baiknya. Sehingga anggaran yang besar ini bisa tepat sasaran dan bisa berdampak langsung kepada masyarakat.
Ia pun menekankan pada pihak eksekutif, untuk mempersiapkan berbagai kegiatan dengan sebaik-baiknya. Memastikan anggaran yang cukup besar ini, bisa tepat sasaran dan tepat guna, tentunya langsung menyentuh masyarakat secara langsung. Sehingga tidak mubazir, lebih-lebih tidak bisa memaksimalkan anggaran ini.
“Makanya ini perlu perhatian kita semua untuk melaksanakan APBD Kukar 2024 secara maksimal,” lanjut Rasid.
Usai penetapan, Dirinya memastikan akan langsung menyampaikan ke pemerintah provinsi (pemprov) untuk segera dikoreksi jika memang dirasa perlu. Sembari melanjutkan kegiatan-kegiatan prioritas yang dikerjakan hingga tutup anggaran 2023 ini. Mengingat tahun anggaran 2023 yang tersisa kurang lebih 4 bulan saja lagi.
“Kalau bisa bulan ini (seluruh kegiatan) di fiks-kan, karena sangat sempit sekali, sementara (anggaran) perubahan cukup besar nilainya,” tandasnya. (adv/dprdkukar/atr)
