okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Warga Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan aksi protes dengan menutup jalan dengan menggunakan portal akibat dari masih aktif nya aktivitas tambang batu bara ilegal di wilayah tersebut.
Walaupun Desa Sumber Sari telah ditetapkan sebagai kawasan lumbung pangan Kukar dalam menyambut Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu tidak membuat hilangnya tambang ilegal di kawasan desa tersebut. Dipinggiran desa terdapat sebuah lubang besar yang menganga akibat dari aktivitas penambangan ilegal.
Kepala Dusun, Sumber Sari, Dedi, mengatakan, hari ini ada kegiatan penolakan tambang ilegal sebab jalan yang biasa digunakan warga desa digunakan truk bermuatan logistik untuk menunjang aktivitas tambang ilegal tersebut.
Dalam aksi tersebut Dedi menyebutkan warga sempat ingin langsung menutup akses jalan tersebut dengan memasang sebuah portal. Akan hal tersebut tidak terjadi karena ada salah satu warga ( pemilik lahan) merasa tidak diundang dalam kegiatan rapat.
“Tadi sempat ada keberatan dari warga pemilik lahan karena tidak diundang. Akhirnya kesepakatan warga kita akan merapatkan ulang, ” ungkapnya, Kamis (9/3/2023).
Lebih lanjut, Dedi mengatakan, aksi penutupan ini seperti buah simalakama karena disisi lain pihak desa hanya melaksanakan apa yang menjadi warga desanya tapi di satu sisi juga bertentangan dengan warga sendiri juga yang juga kebetulan sebagai pemilik lahan tersebut.
“Tadi warga sempat ingin memaksa untuk memasang portal di jalan akan tetapi pihaknya takut terjadi benturan fisik antar warga karena tadi sempat panas situasinya. Kemudian sempat diredakan jangan sampai ada benturan fisik antar individu, ” ucapnya.
Pihak desa pun sempat merasa kecewa atas ketidakhadiran aparat keamanan padahal sudah diberikan informasi terkait rencana aksi tersebut. Sebab pihaknya ingin menghindari kontak fisik dengan adanya aparat keamanan otomatis warga akan lebih segan untuk berbuat anarkis.
“Inilah yang kami sayangkan kenapa tidak ada aparat yang datang, karena kita menghindari kontak fisik. Dengan adanya aparat warga itu akan lebih segan tapi kenyataan tidak kunjung datang, ” pungkasnya.
Setelah melakukan aksi protes, selanjutnya pihak desa akan kembali mengumpulkan warga mulai dari ketua RT untuk mendengarkan kemauan warga seperti apa. Nantinya keputusan warga yang paling banyak itu yang ditetapkan. (atr/ob1/ef)
