okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Junaidi, menekankan pentingnya kunjungan kerja di daerah pemilihan (dapil) sebagai langkah menyerap langsung aspirasi masyarakat dan memastikan kebutuhan mereka diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Dalam kunjungan ke tujuh titik dapil, Junaidi mengajak kepala dinas yang terkait untuk hadir dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.
“Kunjungan ini bertujuan untuk menggali kebutuhan yang paling mendesak di wilayah bawah, seperti perbaikan infrastruktur jalan, serta dukungan di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Ini akan menjadi catatan penting dalam pembahasan APBD 2025 mendatang,” ujar Junaidi, Selasa (5/11/2024).
Junaidi menyoroti bahwa beberapa kebutuhan masyarakat, termasuk jalan lanjutan yang sudah diusulkan sejak 2021, masih belum terealisasi dan perlu menjadi prioritas. “Tenggarong sebagai pusat Kabupaten Kukar tidak boleh lagi ada masalah listrik, air, atau penerangan jalan yang belum terpenuhi. Hal ini harus menjadi perhatian utama kita,” tegasnya.
Dalam persiapan pembahasan APBD 2025 yang dijadwalkan berlangsung setelah tanggal 23, DPRD akan melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah disahkan sebelumnya. Masing-masing komisi DPRD, dari Komisi 1 hingga Komisi 4, bersama dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), akan melakukan kajian mendalam terkait program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sesuai dengan tugas dan fungsi mereka.
“Komisi-komisi akan mengkaji kebutuhan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing OPD. Hal ini untuk memastikan setiap penganggaran yang telah disetujui sesuai dengan prioritas masyarakat, dan bisa dievaluasi, ditambah, atau dikurangi sesuai kebutuhan,” jelas Junaidi.
Hasil kajian dari masing-masing komisi akan diserahkan ke Badan Anggaran (Banggar) untuk menjadi bahan koreksi terhadap APBD yang telah dibahas pada periode DPRD sebelumnya. Junaidi berharap pendekatan yang langsung dan sinergi antara DPRD dan OPD ini akan mempercepat pembangunan di Kukar, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.(adv/dprdkukar/atr/ob1/ef)
