okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA– Persoalan sampah selalu datang berulang: armada terbatas, TPA menumpuk, dan layanan yang sering dianggap belum merata. Namun, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kutai Kartanegara (Kukar) mencoba mengubah pola pikir dengan merencanakan langkah strategis yang lebih komprehensif. Tidak hanya soal menambah truk atau armada, tetapi juga membangun sistem baru yang melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kukar, Irawan, menegaskan pengelolaan sampah tidak bisa dijalankan dengan hitungan sederhana “kurang” atau “cukup.” Menurutnya, setiap rencana harus disusun detail, memperhitungkan kebutuhan teknis, ketersediaan sumber daya manusia, hingga dukungan alat berat. “Ke depan, kami juga akan membangun beberapa TPA di beberapa klaster. Tentu ini membutuhkan alat-alat pendukung, termasuk alat berat. Jadi perhitungannya memang harus dilakukan secara detail, bukan sekadar mengatakan kurang. Karena bagi kami, nilai ‘kurang’ itu kadang subjektif,” katanya, Selasa (23/9/2025).
DLHK Kukar kini memaksimalkan armada yang tersedia dengan penataan jalur, ritase, serta pengaturan sistem angkut. Prinsipnya, tugas utama adalah mengalirkan sampah dari TPS menuju TPA dengan efisiensi, bukan mengambil langsung dari rumah ke rumah. Irawan menekankan bahwa efisiensi tersebut penting agar layanan bisa berjalan berkesinambungan meskipun keterbatasan armada masih ada.
Selain itu, DLHK mendorong peran aktif masyarakat. Keberadaan bank sampah, program pemilahan sejak rumah tangga, hingga inisiatif mandiri di tingkat RT dan desa menjadi cara untuk mengurangi tekanan terhadap armada. “Kalau masyarakat terlibat aktif, beban armada bisa berkurang dan lingkungan juga lebih terjaga,” tegasnya.
Model kolaborasi ini, lanjut Irawan, merupakan wujud penerapan ekonomi sirkular, di mana sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah, tetapi sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan kembali. Dengan strategi gabungan antara pembangunan TPA baru, optimalisasi armada, dan partisipasi masyarakat, DLHK berharap persoalan sampah di Kukar bisa ditangani lebih berkelanjutan. (adv/dlhkkukar/atr)
