okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Rencana Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) untuk merealisasikan program bantuan Rp150 juta per Rukun Tetangga (RT) pada 2026 mendapat perhatian khusus dari DPRD Kukar. Para wakil rakyat menilai program tersebut positif, namun perlu dikaji ulang secara matang mengingat kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami efisiensi.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, mengatakan bahwa proyeksi anggaran daerah pada 2026 diprediksi menurun drastis dari estimasi awal. Kondisi ini membuat setiap program harus diperhitungkan secara lebih cermat.
“Awalnya proyeksi anggaran kita sekitar Rp7,5 triliun. Tapi informasi terbaru menyebutkan hanya berada di kisaran Rp4–5 triliun. Dalam kondisi seperti ini, program Rp150 juta per RT tentu harus dikaji ulang,” ujar Ahmad Yani, Rabu (3/9/2025).
Menurutnya, bantuan berbasis RT tetap bisa dijalankan, namun besaran anggaran dapat disesuaikan. Baik dikurangi dari Rp150 juta, atau bahkan dinaikkan jika situasi finansial memungkinkan.
“Semua kembali pada kemampuan anggaran. Kalau memang memungkinkan, kita setujui. Tapi kalau tidak, mau tidak mau harus disesuaikan,” tegasnya.
Pandangan senada disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Sri Muryani. Ia menilai bahwa program tersebut berpotensi menguras anggaran daerah karena Kukar memiliki sekitar 3.000 RT.
“Kalau dikalikan Rp150 juta, itu anggaran yang sangat besar. Karena itu pelaksanaan program harus benar-benar melihat kemampuan keuangan daerah,” jelas Sri Muryani.
Ia mengusulkan agar pemerintah dapat mengurangi besaran bantuan bila kondisi keuangan tidak stabil, misalnya hanya mengalokasikan setengah dari nilai program.
Sri Muryani menambahkan bahwa meski program ini merupakan bagian dari janji politik kepala daerah, implementasinya wajib menyasar kebutuhan dasar warga di tingkat RT, seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan prioritas lainnya.
“Program berbasis RT ini harus tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai anggaran besar, tapi dampaknya tidak optimal,” tegasnya.
Dengan adanya perhatian dari DPRD Kukar, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun skema yang lebih realistis dan sesuai kemampuan fiskal, sehingga program bantuan RT dapat berjalan efektif tanpa membebani keuangan daerah. (adv/dprdkukar/atr)
