okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menyiapkan skema pinjaman daerah untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada para kontraktor. Dana yang diajukan mencapai Rp820 miliar dan akan dipinjam dari Bank Kaltimtara.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengatakan nilai pinjaman tersebut disesuaikan dengan total kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang sebelumnya telah melalui proses audit oleh inspektorat.
Menurutnya, pemerintah daerah telah berkomunikasi langsung dengan pihak bank guna mempercepat tahapan pencairan dana, terutama proses akad kredit yang menjadi syarat utama sebelum dana dapat dicairkan.
“Prosesnya memang harus melalui beberapa tahapan. Setelah akad kredit dilakukan, baru dana bisa dicairkan. Kami sudah meminta pihak bank agar prosesnya dipercepat,” ujarnya usai pertemuan dengan forum kontraktor, Kamis (12/3/2026).
Ia menjelaskan, apabila proses akad kredit dapat dilaksanakan segera, maka dana pinjaman berpotensi masuk ke kas daerah dalam waktu singkat. Pemerintah daerah menargetkan pencairan dana dapat dilakukan pada hari yang sama atau paling lambat awal pekan depan.
Setelah dana tersebut masuk ke kas daerah, Pemkab Kukar akan langsung memproses pembayaran kepada para penyedia jasa melalui mekanisme administrasi yang berlaku.
Aulia juga meminta para kontraktor segera berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyiapkan dokumen administrasi, seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Dokumen tersebut nantinya akan dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar pembayaran.
“Semua dokumen yang membutuhkan tanda tangan dari pemerintah daerah sudah kami selesaikan hari ini. Jadi setelah dana masuk ke kas daerah, proses administrasi pembayaran bisa langsung berjalan,” katanya.
Ia menambahkan, target pemerintah daerah adalah pembayaran kepada para kontraktor sudah mulai direalisasikan paling lambat pada awal pekan depan, dengan catatan dana pinjaman telah diterima oleh kas daerah.
Meski demikian, pencairan kepada masing-masing kontraktor tetap akan mengikuti kelengkapan administrasi setiap pekerjaan. Jika masih ada penyedia jasa yang belum mengajukan tagihan atau dokumennya belum lengkap, maka pembayaran akan dilakukan setelah dokumen tersebut diajukan.
Sementara itu, perwakilan kontraktor, Nopi Pratidin, menyebut pertemuan dengan pemerintah daerah memberikan harapan baru bagi para penyedia jasa yang menunggu pembayaran.
Ia mengatakan, pihaknya mendapat informasi bahwa realisasi pembayaran kemungkinan dapat dilakukan pada Senin atau Selasa mendatang setelah menunggu kepastian dari pihak perbankan.
“Pak Bupati juga langsung menghubungi pimpinan bank untuk meminta percepatan prosesnya. Kami berharap rencana ini bisa segera terealisasi,” ujarnya.
Menurut Nopi, total kewajiban pemerintah daerah kepada para kontraktor diperkirakan mendekati Rp800 miliar. Sebagian besar pekerjaan yang belum dibayar tersebut telah selesai dikerjakan oleh para kontraktor.
Ia menambahkan, proyek yang belum dibayar tersebut tersebar di berbagai wilayah di Kukar dengan jenis pekerjaan yang beragam. Sebagian kontraktor memang telah menerima uang muka, namun masih menunggu pelunasan sisa pembayaran setelah pekerjaan rampung.
“Kebanyakan pekerjaan teman-teman sudah selesai 100 persen. Kami berharap pembayaran bisa segera direalisasikan,” tutupnya. (atr)
