okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Aset daerah senilai sekitar Rp23 miliar di Tenggarong kini dalam kondisi terbengkalai. Taman Replika Kerajaan Nusantara dan Monumen Dunia yang dibangun pada 2021 di Kelurahan Panji itu terlihat dipenuhi semak, sejumlah bangunan rusak, bahkan beberapa fasilitas dilaporkan hilang.
Kondisi tersebut ditemukan saat Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, meninjau langsung kawasan tersebut bersama perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pariwisata, Senin (13/4/2025). Dari hasil peninjauan, kerusakan tampak di berbagai titik, sementara sebagian area tidak lagi terawat.
“Ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar-OPD. Aset yang seharusnya memberi manfaat justru tidak dimanfaatkan dan dibiarkan rusak,” ujarnya.
Menurut Yani, persoalan utama terletak pada belum jelasnya pengelolaan aset. Secara administratif, taman masih berada di bawah Dinas PU, sementara pengelolaan operasional belum sepenuhnya dialihkan ke Dinas Pariwisata.
Kondisi tanpa pengelola tersebut turut berdampak pada minimnya pengawasan di lapangan. Warga setempat menyebut kawasan taman kini kerap dimanfaatkan untuk aktivitas negatif oleh sejumlah oknum remaja.
“Kami sering menegur, tapi karena tidak ada pengelolaan resmi, pengawasan jadi terbatas,” kata Ketua RT 15 Kelurahan Panji, Kusman.
Ia menilai, keterlibatan masyarakat dapat menjadi solusi untuk menghidupkan kembali kawasan tersebut. Menurutnya, pengelolaan berbasis komunitas bisa membuka peluang ekonomi sekaligus memperkuat pengawasan.
“UMKM bisa berjualan, pemuda bisa mengelola parkir atau tiket. Dengan begitu, masyarakat ikut menjaga,” tambahnya.
Padahal, taman tersebut memiliki potensi sebagai destinasi wisata maupun ruang publik yang dapat mendorong aktivitas ekonomi warga jika dikelola dengan baik.
Di sisi lain, Sekretaris Kabupaten Kukar, Sunggono, mengakui belum ada langkah konkret yang diambil pemerintah daerah terkait pengelolaan taman tersebut. Saat ini, proses awal masih sebatas pendataan kondisi fisik oleh Dinas PU.
“Kami mulai dari identifikasi kondisi. Setelah itu baru ditentukan langkah berikutnya sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Hingga kini, aset bernilai miliaran rupiah tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan masih dalam kondisi terbengkalai, tanpa kejelasan pengelolaan yang pasti. (atr/bby)
