okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA — Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong kini dihuni sekitar 359 warga binaan, jauh melampaui kapasitas ideal yang hanya 135 orang. Kondisi overkapasitas itu membuat sebagian warga binaan perempuan masih harus ditempatkan di fasilitas lapas laki-laki dengan pengaturan terpisah.
Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, Riva Dilyanti, mengatakan kondisi tersebut sudah berdampak terhadap optimalisasi pembinaan serta pengelolaan hunian di dalam lapas.
“Situasi ini jelas overkapasitas dan berdampak pada optimalisasi pembinaan,” ujarnya.
Lapas Perempuan Tenggarong saat ini menjadi satu-satunya lembaga pemasyarakatan khusus perempuan yang melayani wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Tingginya jumlah warga binaan dari dua provinsi itu membuat kebutuhan ruang hunian semakin mendesak.
Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah warga binaan perempuan di wilayah tersebut mencapai sekitar 1.000 orang. Karena keterbatasan fasilitas, sebagian di antaranya sementara ditempatkan di lapas laki-laki.
“Penempatan ini tentu bukan kondisi ideal, terutama dari sisi pembinaan dan pendekatan khusus bagi warga binaan perempuan,” jelas Riva.
Selain persoalan kapasitas, pihak lapas juga menyoroti kebutuhan perbaikan infrastruktur keamanan. Salah satu yang dinilai mendesak adalah kondisi tembok keliling yang mulai miring dan berpotensi membahayakan.
“Saat ini yang paling urgent adalah perbaikan tembok keliling yang sudah miring dan berpotensi membahayakan,” ungkapnya.
Riva menjelaskan, pembangunan lapas sebenarnya telah dimulai pada tahap awal. Namun, kelanjutan proyek belum dapat direalisasikan tahun ini akibat keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi.
Pihaknya kembali mengusulkan agar pembangunan masuk prioritas. Berdasarkan perhitungan teknis Dinas Pekerjaan Umum, dibutuhkan sekitar Rp20 miliar untuk merampungkan fasilitas lanjutan, termasuk blok hunian, pagar pengaman, hingga rumah dinas.
Jika proyek tersebut dapat dilanjutkan, kapasitas lapas direncanakan meningkat signifikan dengan tambahan sekitar 20 kamar hunian dan daya tampung hingga 700 orang.
Selain pembangunan fisik, kebutuhan penambahan petugas juga menjadi perhatian. Menurut Riva, jumlah personel yang memadai akan membantu penguatan keamanan sekaligus meningkatkan kualitas program pembinaan.
“Dengan jumlah petugas yang memadai, program pembinaan bisa lebih maksimal dan beragam,” katanya.
Ia berharap dukungan pemerintah dapat mempercepat penyelesaian pembangunan sehingga warga binaan perempuan memperoleh layanan pembinaan yang lebih layak dan manusiawi. (atr/bby)
