okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyoroti sepinya aktivitas di Pasar Tangga Arung Square saat melakukan inspeksi mendadak, Kamis (30/4/2026). Ia meminta kios-kios kosong segera diisi pedagang aktif, bahkan menyebut wartawan pun bisa berjualan di sana jika masih ada petak yang dibiarkan tidak dimanfaatkan.
Sidak tersebut dilakukan bersama Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, Sayid Fathullah. Kunjungan itu dilakukan setelah muncul sejumlah keluhan, mulai dari kondisi pasar yang sepi, tarif retribusi, hingga masih adanya kios kosong.
Ahmad Yani menegaskan, pengelola pasar perlu memastikan seluruh petak yang tersedia benar-benar digunakan untuk aktivitas perdagangan. Menurutnya, kios tidak boleh dibiarkan kosong sementara masih ada warga yang ingin berusaha.
“Kami minta tidak boleh ada lagi kios yang kosong. Satu petak pun harus terisi,” ujarnya.
Ia menilai, pengisian kios harus dilakukan secara selektif agar diberikan kepada orang yang benar-benar ingin berdagang. Hal ini penting untuk mencegah lapak berubah menjadi objek pemindahtanganan atau jual beli.
“Jangan sampai tempat yang sudah diberikan malah dipindahtangankan. Akhirnya jadi bisnis jual beli lapak. Itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Yani juga melontarkan pernyataan bahwa siapa pun yang memiliki kemauan berusaha bisa memanfaatkan kios kosong, termasuk wartawan. Pernyataan itu disampaikan untuk menegaskan bahwa pasar lebih baik diisi kegiatan usaha daripada dibiarkan sepi.
“Kalau perlu, wartawan sekalipun, daripada kosong, mungkin pagi sampai siang bisa berjualan dulu, nanti bergantian. Boleh juga,” ucapnya.
Menurut Yani, hal terpenting adalah bagaimana Pasar Tangga Arung Square bisa kembali hidup. Ia mendorong pengelola membuka ruang bagi pedagang aktif agar aktivitas ekonomi di pasar tersebut bergerak.
Selain kios kosong, Yani juga menyoroti keluhan pedagang terkait tarif retribusi. Ia menyebut besaran retribusi masih bisa dievaluasi apabila dinilai memberatkan pedagang.
“Kalau memang dianggap mahal, bisa saja diturunkan. Misalnya dari Rp600 jadi Rp500 per meter per hari. Ini soal penyesuaian,” jelasnya.
Namun, ia menegaskan penurunan tarif tidak berarti berlaku permanen. Jika kondisi pasar kembali ramai dan omzet pedagang meningkat, besaran retribusi dapat disesuaikan kembali.
“Untuk saat ini kita memulai dengan memudahkan, bukan menyusahkan,” tutupnya.
DPRD Kukar mendorong penataan ulang Pasar Tangga Arung Square dilakukan dengan memastikan kios terisi pedagang aktif, mencegah praktik jual beli lapak, serta mengevaluasi retribusi agar pasar kembali bergerak dan tidak kehilangan fungsi ekonominya. (atr/bby)
