okeborneo.com,KUTAI KARTANEGARA– Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus menjaga komitmen pembayaran kewajiban kepada Bankaltimtara di tengah tekanan fiskal daerah. Dari total pinjaman sekitar Rp820 miliar, pembayaran kini disebut telah mendekati 80 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono menjelaskan, pembayaran dilakukan secara bertahap dengan memanfaatkan sebagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima pemerintah daerah.
Setiap kali DBH masuk ke kas daerah, sebagian dana tersebut langsung dialokasikan untuk mengurangi kewajiban kepada pihak ketiga. Besarannya berkisar 10 hingga 20 persen dari DBH yang diterima.
“Jadi setiap ada DBH yang diserahkan kepada kita, Pak Bupati mengarahkan kepada kami untuk menyisihkan 10-20 persen untuk mencicil pembayaran kewajiban kita kepada pihak ketiga,” ujar Sunggono seusai Rapat Paripurna penyampaian perubahan rancangan KUA-PPAS 2026, Jumat (4/9/2026).
Langkah tersebut tetap ditempuh meski kondisi penerimaan transfer dari pemerintah pusat belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Kukar masih menghadapi Dana Kurang Salur dengan nilai sekitar Rp2,4 triliun.
Dari jumlah tersebut, realisasi dana yang telah diterima pemerintah daerah baru sekitar 40 persen. Hingga kini, belum terdapat kepastian mengenai kapan sisa dana tersebut akan kembali disalurkan.
“Kalau persentasenya sih mungkin baru sekitar hampir 40 persen. Itu dari Dana Kurang Salur, dari kurang lebih Rp2,4 triliun,” kata Sunggono.
Menurutnya, ketidakpastian penyaluran transfer tersebut ikut memberikan tekanan terhadap ruang fiskal Kukar. Kondisi pendapatan yang terkoreksi membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan kembali rencana belanja yang sebelumnya telah disusun.
Meski demikian, kewajiban pembayaran utang tetap menjadi bagian yang harus dijalankan. Sunggono menyebut progres pembayaran pinjaman saat ini sudah hampir mencapai 80 persen.
“Kalau utangnya sudah dibayar hampir mencapai 80 persen,” ungkapnya.
Tekanan fiskal juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan APBD Perubahan 2026. Pemkab Kukar melakukan efisiensi sekaligus rasionalisasi terhadap sejumlah pos belanja agar anggaran yang tersedia tetap dapat diarahkan pada program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
Sunggono menegaskan, penyesuaian belanja dilakukan sebagai konsekuensi dari belum optimalnya penerimaan transfer.
“Kalau karena transfernya tidak terpenuhi, jelas terkoreksi. Namun, belanjanya pun terkoreksi akhirnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, arahan pimpinan daerah adalah memastikan efisiensi anggaran tidak mengurangi orientasi utama pemerintah, yakni pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
“Jadi di antara yang saya bacakan dari pihak Bupati, kita diminta dan sudah kami lakukan untuk mengefisiensikan seluruh belanja, merasionalisasi seluruh belanja, terkhusus kualitas hanya untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.(atr)
