Teks foto : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Syarifah Vanesa Vilna Savitry Isnawati Syafril
okeborneo.com,KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai menitikberatkan arah pembangunan daerah pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur tetap menjadi bagian dari prioritas, tetapi pelaksanaannya harus mampu menunjang peningkatan akses pendidikan, kesehatan hingga pertumbuhan ekonomi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar, Syarifah Vanesa Vilna Savitry Isnawati Syafril mengatakan, pembangunan tidak semata-mata diukur dari banyaknya proyek fisik yang direalisasikan. Setiap program harus memiliki keterkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan harus dilihat dari fungsi strategisnya. Misalnya, membuka akses masyarakat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, kawasan pariwisata maupun pusat aktivitas ekonomi.
Dengan demikian, pembangunan fisik tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi penunjang bagi sektor lain yang berhubungan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Yang menjadi perhatian salah satunya adalah layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM), kemudian prioritas daerah melalui program dedikasi Bupati,” ujarnya belum lama ini.
Syarifah menjelaskan, dalam menentukan program prioritas, Pemkab Kukar turut mempertimbangkan pemenuhan layanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan. Peningkatan akses pelayanan serta pengembangan kualitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam arah pembangunan daerah.
Di sisi lain, penyusunan program pembangunan juga dilakukan dengan melibatkan usulan dari masyarakat melalui mekanisme perencanaan dari bawah atau bottom up.
Proses tersebut dimulai dari tingkat desa, kemudian dibahas melalui kecamatan sebelum dimasukkan ke dalam aplikasi perencanaan daerah. Pemerintah desa memiliki akses akun untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.
Usulan yang masuk selanjutnya menjadi bahan telaah pemerintah daerah dalam menyusun program dan menentukan skala prioritas. Data pengajuan juga dapat ditelusuri melalui sistem yang tersedia sehingga proses perencanaan lebih terstruktur.
Ia menyebutkan, perencanaan pembangunan daerah tidak hanya menggunakan pendekatan bottom up, tetapi juga menggabungkan pendekatan top down, teknokratik, dan politik.
Keempat pendekatan tersebut menjadi bagian dari proses penyelarasan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan serta arah pembangunan pemerintah daerah.
Melalui mekanisme tersebut, Pemkab Kukar berupaya memastikan program yang disusun tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjawab kebutuhan pelayanan publik.
Syarifah berharap, seluruh sektor pembangunan dapat saling terhubung sehingga setiap anggaran dan program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat di berbagai wilayah Kukar.(adv/diskomkukar/atr)
