okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Kartanegara (Kukar) Dafip Hariyanto berkesempatan untuk mengikuti pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat II angkatan IV di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republika Indonesia (RI) Samarinda. Dalam rangka untuk percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di wilayah Kukar.
Dalam proses pelatihan tersebut Dafip langsung dimentori langsung oleh Sekda Kukar, Sunggono dan juga Coach Sumadi selaku Widyaiswara Ahli Utama, yakni untuk melakukan terobosan strategi pelayanan mobile digital terpadu mobile team ada Diskominfo Kutai Kartanegara (LOBI KU).
“Tujuannya untuk percepatan dalam penerapan SPBE di seluruh masing-masing OPD,” kata Dafip.
Dafip menyebutkan, yang jelas ini berlandaskan RPJMD Kukar tahun 2021-2026 yakni untuk mewujudkan masyarakat Kukar yang sejahtera dan berbahagia. Adapun di dalam misi yang pertama, untuk memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani memuat salah satu program dedikasi Kukar Idaman, yaitu “DISAPA” atau digitalisasi Pelayanan Publik yang bertujuan untuk meningkatkan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan publik yang lebih baik, cepat, murah, berbasis informasi dan teknologi.
Adapun misi yang keempat, dikatakan Dafip, untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, “kebijakannya adalah untuk pembangunan sarana dan prasarana, termasuk ketersediaan akses internet sampai ke desa, ” katanya.
Sedangkan berdasarkan Perpres nomor 95 Tahun 2018 , yang menjadi pedoman pemerintah dalam melaksanakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun tujuan pelaksanaannya yakni memberikan layanan bagi pengguna SPBE dengan prinsip terintegrasi, terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan.
“Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Kementerian PAN-RB RI kepada SPBE di Kukar setiap tahunnya, masih terdapat kelemahan integrasi dan interoperabilitas dalam proses implementasi kepada unit kerja perangkat daerah, ” tuturnya.
Adapun yang menyebabkan terjadinya implikasi yakni terjadinya pemborosan anggaran dalam pembangunan aplikasi, namun data dan layanan yang telah dihasilkan masih sektoral unit kerja saja.
“Mobile tema Diskominfo merupakan tim task force atau heldesk yang dibentuk untuk menyediakan layanan pendampingan, konsultasi, serta penyelesaian masalah perangkat daerah,” sambungnya.
Diketahui, inovasi ini merupakan rancangan proyek perubahan ini nantinya dibagi menjadi tiga target. Untuk jangka pendeknya , demi terwujud fasilitas, integrasi dan interoperabilitas proses bisnis dan antar sistem layanan elektronik OPD. Lalu untuk jangka menengah, demi tercapai dan terpenuhinya nilai indeks SPBE yang berkualitas. Sedangkan untuk jangka panjangnya , untuk melahirkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
“Itu semua akan kita wujudkan bersama tranformasi digital di Kukar tanpa ada yang tertinggal sedikitpun, ” tutupnya. (adv/diskominfokukar/atr/ob1/ef)
