okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Rendi Solihin, meresmikan Proyek Perubahan Pertanggungjawaban Belanja Online Cepat Akurat Akuntabel Ekonomis Pasti (Cakep) dan Evaluasi Transaksi Keuangan Pemerintah Daerah (ATKP) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online. Dengan didampingi oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar Sukoco serta Kepala Cabang Bankaltimtara Tenggarong Amuniantoyo.
Wabup Kukar, Rendi Solihin, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada para Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Bankaltimtara, yang telah dikoordinir oleh BPKAD Kumar untuk melaksanakan koordinasi penatausahaan dan pertanggung jawaban belanja di Kukar dengan baik.
Diketahui saat ini bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kukar yang telah bersinergi dengan Bankaltimtara dan berhasil menghasilkan 9 kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam hal penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sejak tahun 2012.
“Bankaltimtara sebagai ujung tombak pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, yaitu para pejabat penatausahaan keuangan dan bendahara SKPD di lingkungan Pemerintah Kukar yang telah mengadministrasikan pengelolaan keuangannya dengan baik dan wajar, ” ungkap Rendi.
Rendi pun menilai daerah Kukar mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari diberlakukannya Transaksi Non Tunai (TNT) ditindaklanjuti dengan integrasi sistem pengelolaan keuangan daerah melalui SP2D online dan dilengkapi dengan ATKP.
Kendati demikian, hal ini belum disempurnakan dengan adanya regulasi yang mengatur dokumen standar transaksi online, sehingga mampu menjawab kegelisahan pimpinan terkait dengan percepatan pelaksanaan pembangunan percepatan pertanggung jawaban belanja. “Semoga pedoman pertanggung jawaban ini bisa memudahkan pengelolaan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan,” tutupnya. (adv/diskominfokukar/atr/ob1/ef)
