okeborneo.com, SAMARINDA – Persoalan tambang batu bara di Kalimantan Timur tak juga mendapatkan penanganan yang serius. Tambang batu bara yang telah memberikan banyak dampak negatif belum cukup untuk mendorong kebijakan yang progresif dalam penyelesaiannya.
Salah satunya yakni sejak kasus dugaan pemalsuan surat keputusan (SK) gubernur Kaltim terhadap 21 IUP mengemuka ke publik, belum ada tindakan berarti yang dilakukan.
Hal ini mendapatkan respon dari Anggota Komisi 1 DPRD Kaltim Marthinus. Menurutnya untuk pansus pertambangan beberapa kali dirinya intruksi di paripurna.
“Saya minta segera dibuatkan pansus tapi kami masih menunggu informasi pimpinan karena ini mekanismenya dirapatkan pimpinan dulu baru diserahkan ke komisi atau dibuatkan pansus,” ucapnya.
Namun dirinya meyakini bahwa dalam waktu dekat hal tersebut sudah bisa diputuskan.
Sebab menurut Anggota Fraksi PDI-Perjuangan tersebut persoalan tambang batu bara menjadi persoalan yang mesti dituntaskan.
“Mengapa kita harus serius karena persoalan ini mendapatkan perhatian khusus juga dari Presiden, Kapolri dan Panglima,” ucapnya.
Dirinya juga menambahkan bahwa persoalan tambang batu bara yang sampai hari ini menimbulkan dampak negatif harus segera diurai masalahnya dan ditemukan solusinya.
“Harus diperbaiki kondisi pertambangan kita di Kaltim, jangan sampai rusak semua baru kita sadar,” ucapnya. (min/adv/dprdkaltim/ob1/ef)
