okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) diwakili oleh Asisten III Setkab Kukar, Totok Heru Subroto dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ( Diskominfo) Dafip Haryanto. Menerima kunjungan kerja (Kunker) dari Asisten Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenkopolhukam RI.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Bupati Kukar, tepatnya di Gedung Serbaguna, Rabu (15/3/2023). Sedangkan kegiatan tersebut dalam rangka berkoordinasi dan mendengarkan program Pemkab Kukar sekaligus mendukung beberapa kebijakan dan program terkait telekomunikasi dan Informatika di daerah mitra IKN.
“Jadi pada hari ini mereka juga menghadirkan PLN, ISP, provider dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Dalam rangka bisa menjembatani beberapa kendala yang dihadapi daerah,” ungkapnya.
Untuk itu, Pemkab Kukar meminta kerjasama dengan provider agar bisa disinkronkan dengan rencana kerja Pemkab. Sehingga bisa memaksimalkan program. Diharapkan nanti tidak tumpang tindih dan efisien dalam pemanfaatan anggaran.
Selain itu, program Pemkab Kukar terkait dengan penanganan blankspot untuk mendukung IKN, Pemkab mengaku sebanyak 75 persen tinggal di desa. Sementara provider rata-rata berada di kota sehingga menyebabkan banyaknya daerah Kukar yang belum tercover jaringan telekomunikasi.
“Dari 23 desa yang mengalami blankspot yang sudah diintervensi ada 15 desa termasuk desa yang berdekatan dengan IKN semua sudah tercover dan tadi juga menyampaikan bahwa masih ada beberapa pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Kemenkominfo yang belum terealisasi hingga saat ini, ” katanya.
Sementara itu, Asisten Deputi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenkopolhukam RI, Budi Eko, mengatakan, tindak lanjut kegiatan hari ini tentunya bakal dibuatkan laporan untuk segera dilaporkan kepada Deputi dan Menkopolhukam agar mengetahui apa-apa saja yang perlu ditindaklanjuti.
“Intinya ketika IKN itu siap tentunya daerah mitra tidak boleh tertinggal dalam hal telekomunikasi. Jadi tidak ada kesenjangan antara IKN dengan mitranya,” pungkasnya. (adv/diskominfokukar/atr/ob1/ef)
