okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) telah menampung 9 ribu usulan pembangunan.
Bupati Kukar, Edi Damansyah mengatakan, Musrenbang harus dapat dioptimalkan untuk kemajuan bersama. Terutama, dalam hal membangun kesepahaman dan kesepakatan bersama dalam pembangunan daerah.
Salah satunya dengan pendalaman gagasan, pandangan. Sehingga apa yang menjadi harapan dapat digambarkan dalam rangkain rencana program dan kegiatan daerah untuk tahun 2024.
Maka dari itu, ia menginstruksikan kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera turun langsung ke lapangan. Ia meminta agar dapat mendorong penguatan pembangunan berbasis potensi desa dan kecamatan, agar selaras dengan kebijakan nasional.
“Itu sudah termasuk dengan pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting yang menjadi prioritas Pemkab Kukar, ” jelasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sy Vanesa Vilna mengatakan, dalam penyusunan RKPD itu wajib melibatkan komponen masyarakat. Agar program pemerintah dan aspirasi masyarakat terakomodasi dalam skema perencanaan pembangunan.
“Usai menerima usulan dan masukan dari semua stakeholder. Nantinya rancangan akhir bakal disesuaikan dengan kapasitas rill keuangan daerah, ” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, keuangan daerah Kukar sebesar Rp4 triliun dari total keseluruhan pendapat Rp7,9 triliun. Akan tetapi, nilai tersebut harus dikurangi dengan belanja mengikat seperti belanja wajib dan belanja gaji.
Setelah itu baru dapat belanja prioritas yang lainnya, misalnya belanja mandatory, belanja SPM, belanja program dedikasi hingga belanja prioritas nasional seperti kemiskinan dan stunting.
Kemudian, barulah belanja prioritas lainnya, seperti belanja mandatory, belanja SPM, belanja program dedikasi, dan belanja prioritas nasional seperti kemiskinan dan stunting. (adv/diskominfo/atr/ob1/ef)
