Menu ✖

Mode Gelap

Pemkab Kutai Kartanegara · 29 Apr 2023 12:26 WITA

Gelar Paripurna LKPJ Bupati Kukar, DPRD Berikan Beberapa Usulan Kepada Pemkab


 Penandatanganan penyerahan LKPJ Bupati Kukar kepada DPRD Kukar Perbesar

Penandatanganan penyerahan LKPJ Bupati Kukar kepada DPRD Kukar

okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melaksanakan rapat Paripurna bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, dengan tema penyampaian Rekomendasi DPRD Kukar atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kukar Tahun Anggaran 2022.

Rapat Paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Kukar. Dengan dihadiri seluruh anggota DPRD Kukar dan Pemkab Kukar yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sunggono, Jumat (28/4/2023) malam tadi.

Mewakili atas nama Pemkab Kukar, Sunggono mengucapkan terimakasih telah diagendakan rapat Paripurna serta diberikan beberapa masukan dari semua pansus. Tentunya ini akan menjadi perhatian dan catatan pemerintah daerah dalam perbaikan kinerja pemerintah daerah.

“Semua sedang dalam proses evaluasi kinerja pihak ketiga. Pak bupati (Edi Damansyah) telah menginstruksikan ke saya untuk segera mengevaluasi capaian kinerja setiap OPD, ” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga sedang mempersiapkan surat edaran (SE) untuk mengawal percepatan pelaksanaan kegiatan tahun 2023. Harapannya agar semua pihak termasuk DPRD Kukar yang telah memberikan masukan itu semuanya bisa terpenuhi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kukar, Alif Turiadi mengatakan, apa yang disampaikan oleh Pansus, DPRD berharap itu bisa diterima dengan catatan yang konkret untuk segera dibahas setiap organisasi perangkat daerah.

“Saya minta rekomendasi yg telah disampaikan bisa segera ditindaklanjuti. Rekomendasi terkait, kesejahteraan masyarakat, yakni P3K, honorer guru dan nakes, BPJS Kesehatan agar masyarakat dicover minimal kelas 3. Sehingga seluruh masyarakat kukar bisa terlindungi dengan BPJS, “ucap Alif.

Alif rekomendasi tersebut telah bersifat final. Adapun rekomendasi ini didasari dengan kerja pansus yang memanggil OPD terkait, sehingga data yang diusulkan adalah data valid yang sudah di sinkronisasi.

“Jika tidak maksimal kita bisa melakukan hearing atau dengar pendapat terkait permasalahan kinerja, ” pungkasnya. (adv/diskominfo/atr/ob1/ef)

Artikel ini telah dibaca 22 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kehilangan Air PDAM Kukar Capai 48 Persen, Wilayah Pesisir Butuh Teknologi Khusus

7 November 2026 - 18:19 WITA

Pemkab Kukar Siapkan Skema Internet Gratis untuk 3.214 RT, Teknologi Disesuaikan Kondisi Wilayah

7 November 2026 - 18:18 WITA

Kukar Idaman Terbaik Integrasikan Pembangunan Permukiman dengan Pelestarian Lingkungan

7 November 2026 - 17:20 WITA

Kukar Idaman Terbaik Dorong Penataan Desa Ramah Lingkungan, Aulia Tekankan Pelestarian Hutan dan Mangrove

7 November 2026 - 17:18 WITA

Aulia Minta Pejabat Baru Segera Beradaptasi, Komunikasi dan Pelayanan Publik Jadi Sorotan

6 November 2026 - 22:34 WITA

150 Rumah di Bantaran Sungai Tenggarong Direlokasi, Pemkab Kukar Siapkan Lokasi di Mangkurawang dan Jongkang

6 November 2026 - 22:32 WITA

Trending di Advertorial