okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Retakan di badan jalan di tepi Sungai Mahakam di Kecamatan Kota Bangun kini berubah jadi jurang. Separuh ruas jalan amblas ke sungai, menyisakan akses yang hanya bisa dilalui sepeda motor. Di tengah kondisi ini, Wakil Ketua DPRD Kukar, Abdul Rasid, mendesak pemerintah daerah segera mengalokasikan kembali anggaran tanggap darurat.
“Kita tahu kondisi alam tidak bisa ditebak. Kalau terjadi bencana, pemerintah harus bisa segera bertindak tanpa menunggu proses panjang,” ujar Rasid, Selasa (19/8/2025).
Ia menyoroti ketiadaan dana cadangan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Padahal, menurutnya, kecepatan penanganan sangat bergantung pada kesiapan anggaran darurat. “Kalau ada dana tanggap darurat, perbaikan bisa langsung dilakukan tanpa menunggu perubahan APBD,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar itu meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani kebencanaan dan infrastruktur segera mengusulkan kembali pos anggaran tanggap darurat di tahun berikutnya. “Bencana bisa datang kapan saja. Tanpa dana itu, pemerintah akan kesulitan bergerak cepat,” tambahnya.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kukar, Linda Juniarti, membenarkan bahwa Pemkab saat ini tidak memiliki anggaran tanggap darurat. “Sekarang tidak ada pos khusus yang bisa langsung digunakan. Tahun lalu dana itu masih ada, tapi regulasi APBD terbaru tidak lagi memperbolehkannya,” jelasnya.
Linda mengungkapkan, sepanjang 2025 beberapa wilayah di Kukar mengalami kerusakan akibat bencana, termasuk patahnya jalan di Muara Muntai, Kota Bangun Ulu, Margahayu, dan Bendang Raya. “Tanpa dana tanggap darurat, semua perbaikan harus menunggu proses anggaran reguler. Ini jelas memperlambat penanganan,” katanya.
Rasid berharap pemerintah bisa mencari mekanisme alternatif seperti dana cadangan bencana atau pos tak terduga yang bisa diakses cepat dan tetap akuntabel. “Tujuannya agar ketika bencana terjadi, pemerintah bisa segera turun tangan tanpa hambatan birokrasi,” ujarnya. (adv/dprdkukar/atr)
