okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA — Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri membantah anggapan bahwa Pemkab Kukar tidak berpihak kepada pesantren. Bantahan itu disampaikan setelah Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kukar mengancam memboikot kebijakan Bupati dan Wakil Bupati jika Raperda Pesantren tidak segera masuk agenda paripurna.
Bupati Aulia menegaskan, komitmen pemerintah daerah terhadap pesantren dapat dilihat dari sejumlah program yang telah disiapkan. Salah satunya bantuan biaya hidup bagi ribuan santri di Kukar.
“Sekarang kita meluncurkan program untuk 2.662 santri dengan bantuan biaya hidup sebesar Rp250 ribu per bulan. Jadi menurut saya, tudingan bahwa Pemkab Kukar tidak mendukung pesantren itu sesuatu yang tidak masuk akal,” kata Aulia, Selasa (12/5/2026).
Menurut Aulia, hubungan Pemkab Kukar dengan pondok pesantren selama ini berjalan baik. Ia bahkan menyebut dirinya kerap hadir langsung dalam berbagai kegiatan pesantren.
“Saya berani menjamin, saya lebih sering datang ke pesantren daripada orang-orang yang mengatakan itu. Teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana hubungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pesantren,” ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan Aulia setelah polemik Raperda Pesantren mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kukar, Senin (11/5/2026). Dalam rapat tersebut, Fraksi PDI Perjuangan melalui anggota DPRD Kukar, Andi Faisal, menyatakan siap memboikot berbagai kebijakan Bupati dan Wakil Bupati jika Raperda Pesantren tidak segera diparipurnakan.
Fraksi PDI Perjuangan sebelumnya mendorong Raperda Pesantren karena dinilai menjadi dasar hukum bagi penguatan pondok pesantren, termasuk bantuan APBD dan program beasiswa pesantren.
Aulia tidak menampik adanya perbedaan pandangan dalam pembahasan raperda tersebut. Namun, ia meminta polemik itu tidak dibesar-besarkan hingga menimbulkan kegaduhan politik di masyarakat.
“Ini sebenarnya tidak perlu dijadikan sebuah masalah. Tujuan kita sekarang menjaga kondusivitas daerah. Jangan hanya karena ingin mencari sensasi tertentu lalu membuat kegaduhan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kedekatan pemerintah daerah dengan berbagai organisasi keagamaan di Kukar. Aulia menyebut kegiatan seperti Safari Subuh bersama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, hingga LDII menjadi bagian dari hubungan pemerintah daerah dengan kelompok keagamaan.
Menurutnya, energi pemerintah daerah dan DPRD sebaiknya diarahkan untuk membangun daerah, bukan memperpanjang polemik yang belum jelas substansinya.
“Gunakan energi kita benar-benar untuk membangun daerah, bukan membesar-besarkan hal-hal kecil. Jangan sampai ini terus digoreng-goreng, apalagi Pilkada masih jauh,” ucapnya.
Raperda Pesantren kini masih menjadi salah satu isu yang menunggu kelanjutan pembahasan antara DPRD dan Pemkab Kukar. Di tengah polemik tersebut, Aulia menegaskan Pemkab Kukar tetap memiliki program dukungan bagi pesantren dan santri di daerah. (atr/bby)
