okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Kader Himpunan Mahasiswa Islam diminta tidak hanya menjadi penonton dalam perubahan arah ekonomi nasional.
Pesan itu disampaikan Ketua Umum PB HMI 2013–2015, Arief Rosyid Hasan, saat mengisi materi dalam kegiatan LK II dan Senior Course HMI Cabang Kutai Kartanegara.
Dalam forum kaderisasi tersebut, Arief mengajak kader HMI membaca ulang arah pembangunan ekonomi nasional melalui kerangka Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus benar-benar diarahkan untuk kemakmuran rakyat.
Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Arief menilai prinsip tersebut harus menjadi dasar dalam melihat berbagai kebijakan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, terutama di daerah yang memiliki kekayaan alam besar seperti Kutai Kartanegara.
Menurutnya, Indonesia saat ini memasuki fase baru pembangunan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Arah kebijakan tersebut, kata dia, perlu dikawal agar tetap berpihak pada kemandirian bangsa, keadilan sosial, dan kepentingan masyarakat luas.
Ia juga menyinggung sejumlah kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral. Menurut Arief, dorongan terhadap kemandirian energi, perbaikan tata kelola ESDM, hingga pemberdayaan masyarakat melalui legalisasi sumur rakyat perlu dibaca sebagai bagian dari upaya menegakkan amanat Pasal 33.
Dalam materinya, Arief menekankan bahwa kader HMI harus memiliki kemampuan membaca perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi secara kritis. Perubahan zaman, kata dia, tidak boleh membuat kader kehilangan identitas keislaman dan keindonesiaan.
Ia menyebut HMI harus tetap hadir sebagai organisasi kader yang relevan di tengah disrupsi digital, globalisasi, dan perubahan kepemimpinan nasional. Kader dituntut memiliki konsistensi nilai, kemampuan beradaptasi, serta kesanggupan berkolaborasi untuk menghasilkan karya nyata bagi masyarakat.
“Generasi muda tidak boleh hanya menjadi penonton. Tugas kita adalah memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan benar-benar menghadirkan kemaslahatan bagi umat dan bangsa. HMI harus hadir sebagai kekuatan moral, intelektual, dan sosial yang mengawal cita-cita keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi,” ujar Arief.
Arief juga menilai daerah kaya sumber daya alam seperti Kutai Kartanegara memiliki posisi strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.
Menurutnya, daerah penghasil sumber daya alam perlu memastikan bahwa kekayaan yang dimiliki dapat memberi manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Arief turut menyampaikan apresiasi terhadap upaya pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah kepemimpinan Bupati Aulia Rahman Basri.
Ia menilai Kukar memiliki peluang besar untuk menjadi contoh bagaimana sumber daya alam dapat dikelola dalam kerangka pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Kunjungan Arief ke Kukar juga menjadi bagian dari silaturahim dengan kader HMI, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat. Selain mengisi materi LK II dan Senior Course, Arief juga bersilaturahim dengan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri.
Kegiatan ini diharapkan memperkuat peran kader HMI dalam membaca perubahan zaman, mengawal kebijakan publik, serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.
Melalui LK II dan Senior Course, HMI Cabang Kukar ingin membentuk kader yang tidak hanya kuat secara gagasan, tetapi juga mampu hadir dalam persoalan masyarakat, terutama di daerah yang memiliki peran penting dalam peta ekonomi dan sumber daya nasional. (atr/bby)
