okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Kementerian Kesehatan resmi melarang dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk meresepkan obat-obatan dalam bentuk cair atau sirup. Larangan ini merupakan bagian dari kewaspadaan di tengah melonjaknya kasus gagal ginjal akut yang sedikitnya telah menyebabkan 99 anak meninggal dunia.
Saat ini, Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara (Dinkes Kukar) tengah menginventarisasi obat-obatan yang beredar di wilayah Kukar, menyusul dilarangnya 5 obat Paracetamol jenis sirop karena diduga menyebabkan gagal ginjal akut.
“Yang jelas kita inventarisasi untuk tidak didistribusikan, kalau memang (masih) ada,” ujar Kepala Dinkes Kukar, Martina Yulianti, Sabtu (21/10/2022).
Martina mengatakan, pihaknya bakal membuat pengumuman yang bakal disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Kukar. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat bisa menghindari dan menghentikan pembelian obat Paracetamol.
Terkait proses penarikan obat sirop, Martina mengakui hal tersebut memang bukan ranah Dinkes. Namun dalam waktu dekat, pihaknya akan menyiapkan surat edaran ditujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) seperti klinik swasta dan apotek.
“Iya, karena itu tugasnya BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan),” kata Martina.
Sementara untuk fasyankes yang berada di bawah Dinkes Kukar seperti puskesmas, RSUD milik Kukar, sudah tidak lagi memberikan sirop ke pasien. “Belum ditarik, tapi tidak diberikan lagi,” pungkas Martina.
Berdasarkan informasi dari hasil penelitian dan pemeriksaan BPOM RI, ditemukan 5 merek obat yang mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) diatas ambang batas aman yakni sebesar 0,5 mg/kg berat badan per hari. Cemaran EG dan DEG kemungkinan berasal dari 4 bahan tambahan yakni Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol dan Gliserin atau Gliserol. (adv/diskominfokukar/atr/ob1/ef)
