Menu ✖

Mode Gelap

Pemkab Kutai Kartanegara · 29 Mei 2023 15:06 WITA

Diskominfo Kukar Lakukan Kunjungan Ke Radio LPPL Slawi FM di Tegal


 Sekretaris Diskominfo Kukar, Solihin bersama perwakilan Radio LPPL (istimewa) Perbesar

Sekretaris Diskominfo Kukar, Solihin bersama perwakilan Radio LPPL (istimewa)

okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kunjungan ke Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Slawi FM di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Sekdis Diskominfo Kabupaten Kukar Solihin menyampaikan bahwa studi tiru tersebut bertujuan untuk meningkatkan layanan informasi publik, memahami regulasi, dan pengelolaan Radio LPPL terkait pemilihan dewan direksi, pengelolaan siaran, keuangan, hingga rekrutmen tenaga penyiar dan program siaran radio.

Dijelaskannya bahwa Radio Pemerintah Kabupaten (RPK) Kukar saat ini belum memiliki kelengkapan kelembagaan seperti Dewan Pengawas, dan Direksi. “Situasi ini berpengaruh terhadap peran RPK Kukar dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Kadiskominfo Kabupaten Tegal / Ketua Dewan Pengawas LPPL Slawi FM Nurhayati dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa Slawi FM telah dikelola secara mandiri dan membawa pemulihan menuju kelembagaan yang lebih tertata.

“Kami mendapatkan dana hibah dari Pemkab Tegal untuk membiayai tunjangan Dewas, Direksi, hingga operasional di setiap tahunnya. Pada tahun 2024 LPPL Slawi FM ditargetkan menjadi radio digital,” ujarnya.

Direktur Utama LPPL Slawi FM Kusnianto menyampaikan bahwa Radio publik harus dapat menjaga independensi dan tidak komersil. Menurutnya Slawi FM tetap menjalankan fungsi kontrol yang menjadikannya sebagai media yang independen dan netral.

“Radio publik tidak boleh komersil. Bukan berarti tidak boleh menerima iklan, hanya porsinya lebih kecil seperti Iklan Layanan Masyarakat,” ujar Kusnianto.

Kusnianto menekankan bahwa independensi LPPL hanya berlaku jika check and balance berjalan. “Pertanggungjawaban dan pengawasannya melalui Dewan Pengawas harus.

Diingatkannya bahwa pembentukan Dewan Pengawas harus netral dan dipilih secara independen. “Seleksi anggota Dewan Pengawas harus diperketat melalui proses fit and proper test di DPRD. Mekanisme pemilihan dewa sudah diatur dalam Perda yang mengakomodasi kepentingan publik,” pungkasnya. (adv/diskominfo/atr/ob1/ef)

Artikel ini telah dibaca 62 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kehilangan Air PDAM Kukar Capai 48 Persen, Wilayah Pesisir Butuh Teknologi Khusus

7 November 2026 - 18:19 WITA

Pemkab Kukar Siapkan Skema Internet Gratis untuk 3.214 RT, Teknologi Disesuaikan Kondisi Wilayah

7 November 2026 - 18:18 WITA

Kukar Idaman Terbaik Integrasikan Pembangunan Permukiman dengan Pelestarian Lingkungan

7 November 2026 - 17:20 WITA

Kukar Idaman Terbaik Dorong Penataan Desa Ramah Lingkungan, Aulia Tekankan Pelestarian Hutan dan Mangrove

7 November 2026 - 17:18 WITA

Aulia Minta Pejabat Baru Segera Beradaptasi, Komunikasi dan Pelayanan Publik Jadi Sorotan

6 November 2026 - 22:34 WITA

150 Rumah di Bantaran Sungai Tenggarong Direlokasi, Pemkab Kukar Siapkan Lokasi di Mangkurawang dan Jongkang

6 November 2026 - 22:32 WITA

Trending di Advertorial