okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Pembangunan bank sampah dan TPA menjadi fokus utama DLHK Kutai Kartanegara sepanjang 2025. Program ini dirancang untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Kepala DLHK Kukar, Slamet Hadiraharjo, menjelaskan bahwa beberapa bank sampah kini tengah dibangun di tingkat desa. Di sisi lain, pengembangan TPA berjalan paralel, baik dari konstruksi maupun penyelesaian dokumen perizinan lingkungan.
“Pembangunannya masih berlanjut, ada yang sedang dalam proses perizinan, dan ada juga yang sudah masuk tahap konstruksi,” kata Slamet.
DLHK Kukar tidak bisa bekerja sendiri. Sebagian besar anggaran pembangunan berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (PU). Karena itu, progres pekerjaan mengikuti alokasi yang ditetapkan PU. “Kalau belum dianggarkan PU, kami juga tidak bisa langsung jalan meskipun usulan sudah ada,” jelas Slamet.
Selain dukungan PU, koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang terkait ketersediaan lahan. Beberapa desa bahkan siap menghibahkan aset lahan demi mempercepat pembangunan TPA.
Untuk tahun ini, Slamet menegaskan bahwa dua kecamatan yang menjadi prioritas adalah Loa Janan dan Kota Bangun. Wilayah lain, seperti Marangkayu, masih menunggu penyelesaian perizinan sebelum masuk tahap pembangunan.
Menurut Slamet, pembangunan bank sampah dan TPA bukan hanya soal infrastruktur. Lebih jauh, bank sampah di desa-desa akan menjadi sarana edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Sampah anorganik bisa dijual ke Bank Sampah, sedangkan sampah organik dapat diolah menjadi kompos.
Dengan pola ini, masyarakat tidak hanya menjaga lingkungan tetap bersih, tetapi juga bisa memperoleh penghasilan tambahan. “Kalau dikelola dengan baik, bank sampah bisa jadi peluang ekonomi baru,” ungkap Slamet.
DLHK Kukar berharap kehadiran bank sampah dan TPA baru akan menekan volume sampah ke Tempat Pembuangan Akhir. Langkah ini juga diharapkan memperpanjang usia TPA eksisting sekaligus mengurangi risiko pencemaran lingkungan. (adv/dlhkkukar/atr)
