Menu ✖

Mode Gelap

Diskominfo Kutai Kartanegara · 25 Jun 2025 13:30 WITA

DPMD Kukar Verifikasi Data Posyandu 6 SPM untuk Dukung Registrasi Nasional


 DPMD Kukar Verifikasi Data Posyandu 6 SPM untuk Dukung Registrasi Nasional Perbesar

okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengakselerasi proses penguatan lembaga Posyandu dengan menggelar rapat verifikasi dan validasi data Posyandu berbasis 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Desa, Riyandi Elvandar.

“Hari ini kami melaksanakan proses rapat verifikasi dan validasi data tentang lembaga Posyandu 6 SPM,” ujar Riyandi di sela-sela kegiatan.

Konsep Posyandu 6 SPM bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dasar kepada masyarakat melalui enam bidang utama, yakni sosial, perumahan, pekerjaan umum, pendidikan, ketertiban umum, dan kesehatan. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari integrasi layanan berbasis masyarakat yang lebih terstruktur dan terukur.

Riyandi menjelaskan bahwa pembinaan terhadap Posyandu ini memiliki struktur tim yang berjenjang, mulai dari kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan. “Tim pembina Posyandu merupakan ketua tim penggerak PKK Kabupaten dan struktur ini bersifat nasional karena terhubung hingga ke pusat. Inilah yang akan menjadi penggerak dalam memaksimalkan layanan Posyandu,” jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, DPMD Kukar menjalankan pemetaan dan verifikasi data Posyandu secara bertahap di 20 kecamatan, dengan target 10 kecamatan per hari. Langkah ini untuk memastikan kesiapan setiap wilayah dalam memenuhi syarat administratif dan fungsional menuju proses registrasi nasional.

Lebih lanjut, Riyandi menyebutkan bahwa kebutuhan registrasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mensyaratkan bukti eviden berupa proses pembentukan melalui musyawarah desa, pengeluaran Surat Keputusan (SK) pembentukan lembaga, serta penetapan kepengurusan dan kader Posyandu.

“Jadi apabila sudah legal, tinggal menunggu kebijakan dari pusat untuk mengoptimalkan pelayanan Posyandu,” terangnya.

DPMD Kukar dijadwalkan akan menyerahkan seluruh dokumen pendukung ini ke Kemendagri pada 30 Juni 2025 sebagai bagian dari proses registrasi lebih lanjut. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pengakuan legal lembaga Posyandu yang sesuai standar dan mendukung penguatan layanan dasar di tingkat desa.(adv/diskominfokukar/atr/ob1/ef)

Artikel ini telah dibaca 23 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Lewat Permukiman Idaman Terbaik, Perkim Kukar Benahi Akses Jalan dan Drainase

19 November 2026 - 14:06 WITA

Program Permukiman Idaman Terbaik, PJU di Wilayah Hulu Kukar Diperluas

19 November 2026 - 13:56 WITA

Program Kukar Idaman Terbaik Dorong Pengelolaan Sampah Berbasis 3R

18 November 2026 - 14:25 WITA

KUA Tenggarong Gelar Ta’aruf Jemput Jodoh Halal, 50 Peserta Ikuti Proses Perkenalan

18 November 2026 - 14:24 WITA

Aulia Lantik Anggota PAW BPD Empat Desa, Minta Kawal Penggunaan APBDes

18 November 2026 - 14:23 WITA

Aulia Ajukan Pembiayaan Rp100 Miliar ke SMI, Enam Poros Jalan Strategis Kukar Jadi Prioritas

18 November 2026 - 14:22 WITA

Trending di Advertorial