okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, meminta pemerintah daerah agar lebih serius memastikan pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan. Ia menilai hingga saat ini masih ada ketimpangan dalam distribusi anggaran infrastruktur yang menyebabkan perbedaan signifikan dalam kualitas pembangunan antarwilayah.
Menurut Ahmad Yani, pemerataan pembangunan merupakan kunci keadilan bagi seluruh masyarakat Kukar. Selama ini, kata dia, masih terdapat kecamatan yang tertinggal dari sisi infrastruktur dasar, seperti jalan dan sarana umum lainnya.
“Kita tidak ingin ada kecamatan yang merasa dianaktirikan. Pemerintah harus punya skema pembagian anggaran infrastruktur yang lebih proporsional,” ujarnya, Kamis (14/8/2025).
Ia menilai, setiap kecamatan seharusnya memiliki alokasi anggaran yang relatif seimbang, yakni sekitar Rp25 hingga Rp50 miliar, tergantung kebutuhan dan luas wilayah. Dengan pembagian yang lebih merata, kualitas infrastruktur di seluruh kecamatan dapat meningkat secara serentak.
“Kalau alokasi anggaran dibuat seimbang, maka pembangunan jalan, jembatan, hingga fasilitas publik bisa dilakukan lebih merata. Jangan sampai hanya wilayah tertentu yang tersentuh pembangunan,” tegasnya.
Ahmad Yani juga mengingatkan bahwa arah pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kukar harus berorientasi pada pemerataan dan keberlanjutan. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya berfokus pada wilayah perkotaan, tetapi juga harus menjangkau daerah pedalaman dan pesisir.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur Kukar dalam menghadapi dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Posisi Kukar yang menjadi salah satu wilayah penyangga menuntut kesiapan konektivitas yang lebih baik.
“Kukar harus siap mendukung IKN. Artinya, akses jalan dan infrastruktur menuju kawasan inti harus benar-benar diperhatikan,” ujarnya.
Ahmad Yani juga menilai perlu adanya pemekaran wilayah administratif di beberapa kecamatan yang terdampak pembangunan IKN. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga efektivitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
“Dengan wilayah yang semakin berkembang, pemekaran menjadi solusi agar pelayanan publik bisa menjangkau masyarakat secara lebih cepat dan merata,” tuturnya.
Ia menegaskan, pemerataan infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga bentuk keadilan sosial bagi seluruh warga Kukar.
“Pembangunan itu harus terasa manfaatnya bagi semua, bukan hanya di pusat kabupaten. Itu komitmen kita bersama,” pungkasnya. (adv/dprdkukar/atr)
