Menu ✖

Mode Gelap

Advertorial · 19 Sep 2025 20:50 WITA

Efisiensi Anggaran Daerah Kukar, Perjalanan Dinas dan Seremonial Mulai Dibatasi


 Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, memberikan keterangan kepada wartawan terkait penerapan efisiensi anggaran daerah sesuai Inpres 1/2025. (Angga/okeborneo.com) Perbesar

Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani, memberikan keterangan kepada wartawan terkait penerapan efisiensi anggaran daerah sesuai Inpres 1/2025. (Angga/okeborneo.com)

okeborneo.com, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama DPRD Kukar mulai menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja daerah. Inpres tersebut mewajibkan pemerintah daerah melakukan penghematan anggaran hingga 50 persen pada sejumlah pos belanja.

Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, menegaskan bahwa instruksi tersebut harus diterapkan tanpa pengecualian, baik di lingkungan pemerintah daerah maupun DPRD. Ia menyebut bahwa penghematan mencakup pembatasan kegiatan seremonial di hotel, perjalanan dinas, belanja operasional, hingga belanja pemeliharaan.

“Kita harus memastikan penghematan dilakukan di seluruh sektor. Semua harus menyesuaikan diri dengan ketentuan efisiensi ini,” ujar Yani.

Ia menilai, aktivitas pemerintahan sebenarnya tetap dapat berjalan efektif tanpa bergantung pada perjalanan dinas jarak jauh. Menurutnya, rapat atau koordinasi yang biasanya dilakukan di luar daerah bisa digeser ke tingkat kecamatan.

“ASN, pegawai, maupun anggota DPRD bisa cukup bekerja di tingkat kecamatan jika memang memungkinkan. Masing-masing OPD punya ruang untuk mengatur hal ini,” lanjutnya.

Meski begitu, Yani menilai kegiatan di hotel dalam wilayah Kukar masih wajar dilaksanakan. Selain lebih hemat, langkah ini dinilai turut menjaga perputaran ekonomi lokal.

“Selama masih di dalam daerah, kegiatan di hotel tidak masalah. Justru bisa mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama sektor jasa dan UMKM,” jelasnya.

Ia juga menyetujui sikap Kemendagri yang menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan di hotel tetap diperbolehkan selama mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Di sisi lain, Sekretaris Kabupaten Kukar, H. Sunggono, memastikan bahwa langkah efisiensi tidak akan mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Belanja pegawai dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas.

“Penghematan ini lebih kepada penyesuaian kegiatan di luar daerah. Untuk kebutuhan mendasar masyarakat, semuanya tetap berjalan seperti biasa,” ungkap Sunggono.

Baik DPRD maupun Pemkab Kukar sepakat bahwa penerapan efisiensi anggaran merupakan langkah penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa mengorbankan layanan publik. (adv/dprdkukar/atr)

Artikel ini telah dibaca 12 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kukar Dorong Koperasi dan BUMDesa Jadi Penggerak Ekonomi Desa Lewat KKIT

20 November 2026 - 17:46 WITA

Pemkab Kukar Jajaki Beasiswa Tematik Kesehatan, Gandeng IIK Bhakta Kediri

20 November 2026 - 17:45 WITA

Duta Taat Hukum Kukar Didorong Jadi Agen Perubahan di Sekolah dan Masyarakat

20 November 2026 - 17:41 WITA

Kawal Revitalisasi Sekolah di Paser, Hetifah Salurkan Bantuan Rp 5,17 Miliar untuk 8 Satuan Pendidikan

20 November 2026 - 13:18 WITA

TPA Bekotok Mulai Penuh, Kukar Siapkan Sistem Pengolahan Sampah Berkapasitas 100 Ton per Hari

19 November 2026 - 22:50 WITA

Pemkab Kukar Perkuat Zona Integritas, Cegah Praktik Korupsi di Layanan Publik

19 November 2026 - 22:48 WITA

Trending di Advertorial